Harianjogja.com, JOGJA — Pemerintah berupaya mendata seluruh UMKM di Indonesia melalui satu data tunggal, termasuk di DIY.

Meski demikian pendataan ini tidak luput dari kendala karena petugas pendataan harus terjun ke lapangan untuk melakukan verifikasi faktual. Saat ini capaian data tunggal di DIY ada 58% UMKM.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, Srie Nurkyatsiwi menjelaskan sampai pertengahan November 2022 ini, sudah 58% dari total target 238 UMKM di 2022 yang akan dimasukkan ke data tunggal yang digalakkan Pemerintah Pusat.

Guna mempercepat pendataan itu, Pemda DIY bersinergi dengan lembaga seperti Karangtaruna dan Perguruan tinggi. Kendala dalam proses pendataan satu data UMKM ini adalah banyaknya formulir (borang) yang harus diisi.

“Sebenarnya data UMKM di DIY sudah banyak yang masuk di Sibakul, cuma di satu data UMKM ini harus lebih detail lagi, selain itu pengecekan ke lapangan,” katanya kepada wartawa di sela-sela Demoday Inkubasi Usaha dalam Peningkatan Kapasitas Start Up di salah satu hotel di Jogja, Jumat (18/11/2022).

BACA JUGA: Dosen UAD Latih Ibu-ibu Membuat Sabun

Pendampingan untuk pendataan pelaku UMKM pun dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM DIY agar para UMKM siap dengan proses tersebut.

Pasalnya, tidak sedikit data-data yang dibutuhkan untuk mengisi borang tersebut belum tersedia di UMKM meski sebenarnya mereka telah berkembang dan melakukan transaksi.

“Saat ini petugas enumerator dalam hal ini petugas pencacah yang mengumpulkan data kolektif atau wawancara dari pintu ke pintu. Ini didanai pemerintah pusat langsung ke kabupaten dan kota untuk mendata UMKM,” katanya.

Siwi optimistis jika ada komitmen dari semua pihak dari pelaku UMKM, provinsi dan kabupaten kota hingga kanapewon dan kalurahan maka capaian satu data UMKM bisa mencapai 100%. Adapun UMKM yang dimaksud harus memiliki berbagai kelengkapan termasuk telah memiliki geotagging yang memudahkan mencari lokasi.

Proses ini dinas menggandeng perguruan tinggi salah satunya UII untuk memperkuat kapasitas start up atau UMKM sehingga mereka bisa mudah masuk di pendataan.

“Ketika sudah masuk pendataan, UMKM atau start up memiliki keuntungan seperti mudah dilacak lokasi, SDM-nya seperti apa. Dan memudahkan pemetaan pengembangannya ke depan, dan mudah disasar ketika ada program,” katanya.

BACA JUGA: Danais untuk Bangun RTLH bagi Warga Miskin

Direktur Ibisma UII, Bagus Panuntun menyatakan kesiapannya membantu pemerintah dalam mengembangkan kapasitas UMKM di DIY melalui inkubasi. Dalam pendampingannya sudah ada kelompok UMKM yang di DIY yang siap migrasi ke teknologi.

Hal ini tentunya memudahkan dalam mendukung proses pendataan yang berbasis teknologi. “Ada yang teknologi sudah ready semua tetapi ada yang mungkin dari UMKM yang memang perlu untuk digiring ke arah teknologi. Sehingga UMKM benar-benar bisa naik kelas. Bahkan kami mendorong untuk UMKM ini karena sudah berproduksi harapannya bisa ke eskpor,” katanya.

Deputi Pengembangan Teknologi Informasi dan Inkubasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Christina Agustin mengatakan dalam proses pendataan untuk menghasilkan satu data UMKM memang masih banyak kendala karena selain mengisi borang juga harus mengecek ke lapangan. Tujuannya agar data yang dihasilkan akurat melalui pengecekan langsung ke lokasi UMKM.

“Sesuai target bahwa data tunggal ini harus terwujud di tahun ini sekitar 10 juta UMKM, kami yakin bisa mencapai karena semua pihak ikut membantu. Kalau administrasi itu lebih cepat yang kadang kendala adalah harus mendatangi ke lapangan,” ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News