Pilpres 2024, Kader Muhammadiyah Bebas Pilih Capres

JawaPos.com – Nama Haedar Nashir kembali masuk daftar 92 calon ketua umum (caketum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Kendati diunggulkan sebagai incumbent, dia menyerahkan sepenuhnya kepada peserta muktamar.

Haedar Nashir mengatakan, konsep kepemimpinan di PP Muhammadiyah bersifat kolektif kolegial. Di atas itu ada sistem yang kukuh dalam menjalankan organisasi. Muhammadiyah merupakan perpaduan dari orang-orang, para pemimpin, dan para kader yang berada di dalam sistem kolektif kolegial. ”Jadi, seperti kesebelasan (sepak bola),” paparnya dalam konferensi pers menjelang Muktamar Ke-48 Muhammadiyah dan Aisyiyah kemarin (16/11).

Merujuk pada filosofi strategi kesebelasan sepak bola, Haedar menjelaskan bahwa setiap ketua PP Muhammadiyah memiliki peran masing-masing. Sebab, dalam mengarungi sebuah ”pertandingan”, yang penting adalah irama permainannya.

Terkait dengan nama-nama ketua PP Muhammadiyah periode ini yang masuk pada bursa caketum di muktamar ke-48, Haedar menjelaskan bahwa itu kerahasiaan yang dimiliki panitia pemilihan (panlih). Bahkan, dia tidak tahu apakah namanya masuk atau tidak. Sebab, dia hanya diberi blangko kesediaan, tapi yang mengajukan nama-nama adalah pimpinan wilayah. ”Nah, yang bersedia-bersedia itu diseleksi lagi. Sejak seleksi itu kita tidak tahu mana yang masuk dan yang tidak,” tuturnya.

Sebelumnya, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan, nama Haedar masuk daftar 92 caketum. Bahkan, semua nama pengurus PP Muhammadiyah periode ini masuk daftar kandidat. Haedar menegaskan, di Muhammadiyah berlaku prinsip ketika amanat itu diberikan lewat muktamar, tidak boleh menolak dan harus ditunaikan dengan baik. ”Tapi, jangan sekali-kali kita ngejar amanat, ngejar jabatan. Itu (prinsip) sudah menjadi darah daging kami,” tuturnya.

Sementara itu, terkait dengan kepemimpinan nasional menjelang tahun politik 2024, Haedar mengatakan, yang dibutuhkan Indonesia bukan karisma tokoh, melainkan karisma nilai atau value. Dari golongan mana pun, sosok yang terpilih pada 2024 harus menjadi milik rakyat, bangsa, dan negara. Guru besar sosiologi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) itu menegaskan, tata kelola negara yang dilakukan setelah reformasi harus disudahi. Tidak boleh lagi ada coba-coba dalam tata kelola Indonesia. ”Ke depan harus dimulai, siapa pun, dari partai mana pun, baik gabungan maupun perorangan, ajak mereka untuk menjadi pemimpin Indonesia,” tegasnya.

Abdul Mu’ti berharap, pada pilpres mendatang muncul capres lebih dari dua orang. ”Minimal tiga paslon,” jelasnya. Sebab, jika hanya ada dua paslon, perpecahan yang terjadi pada Pilpres 2019 akan terulang. Terkait dengan posisi Muhammadiyah pada pemilu mendatang, dia menegaskan bahwa organisasinya tidak memihak calon mana pun. ”Warga Muhammadiyah bebas menentukan pilihan,” ujarnya.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : lum/far/c19/oni