Harianjogja.com, KOTA MUNGKID—Desa Tanjungsari Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang menjadi desa penyangga wisata Candi Borobudur karena lokasinya berada di kaki Pegunungan Menoreh. Pembangunan kawasan ini membutuhkan sinergi berbagai pihak guna mewujudkan tata kelola desa wisata yang baik.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Magelang, Maladi, mengungkapkan Desa Tajungsari sangat dekat dengan Candi Borobudur. Banyak wisatawan melewati Tanjungsari saat berwisata di Borobudur. Tentu keunggulan ini bisa ditangkap menjadi peluang untuk membangun wilayah.

Dahulu, warga di Tanjungsari selalu mengajak bule ke pengrajin tahu dan tempe. Kegiatan usaha kecil warga berkembang ke budidaya kambing ettawa. Potensi dari susu ettawa luar biasa. Sekarang ini, yang menonjol adalah wisata tour VW, karena di Tanjungsari ini terbanyak di Kabupaten Magelang, yaitu 60 unit.

"Ini luar biasa karena warga antusias membawa tamu untuk berkunjung ke lokasi-lokasi yang jangkauan lebih jauh," kata Maladi, dalam kegiatan Pengembangan Infrastruktur Perumahan dalam Menunjang Desa Wisata di Tanjungsari Borobudur, Rabu (16/11/2022).

Dengan adanya berbagai potensi ini, ia mendorong warga Tanjungsari untuk bisa melakukan promosi destinasi. Ia mencontohkan dengan membuat inovasi kuliner olahan tahu sehingga wisatawan berbodong-bondong ke Tanjungsari untuk menikmati tahu yang khas.

Guna menuju desa wisata yang berkualitas, anggota fraksi PPP dan Nasdem ini mengungkapkan perlunya sinergi antar pemangku kepentingan wisata di Tanjungsari, yang meliputi Pemerintah daerah hingga pusat, Balai Konservasi Borobudur, PT Taman Wisata Candi Borobudur serta masyarakat setempat.

"Pemerintah bisa memberikan pelatihan, masyarakat tentu lebih mudah mengembangkan diri karena mereka setiap hari mengaplikasikan ilmunya dengan berinteraksi langsung dengan wisatawan," katanya.

Kepala Desa Tanjungsari, Darto, menyebutkan Desa Tanjungsari memang terkenal dengan industri tahu dan tempe. Ada 70 home industri tahu yang tersebar di dua dusun yaitu Nampan dan Tanjungsari. Potensi wilayah ini kini berkembang dengan produk madu dan kambing ettawa.

"Kami punya banyak potensi untuk pariwisata, tetapi yang masih diperlukan adalah penataan wilayah untuk menjadi desa wisata yang berkualitas. Penataan terutama lingkungan, infsatruktur, dan fasilitas. Kami ada delapan homestay tapi tamu yang datang banyak yang menolak karena tidak ada AC," tuturnya.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Magelang, Suherman menjelaskan DPRD sesuai tugas pokok dan fungsinya bisa mengawal program-program yang dibutuhkan masyarakat untuk menbangun wilayahnya. Menurutnya, Tanjungsari memiliki potensi yang luar biasa.

"Ada perilaku wisatawan yang harus kita kenali. Banyak wisatawan bertanya Borobudur ini punya apa selain candi. Naik candi cuma 1 jam selesai, padahal mereka bawa bekal banyak. Perilaku wisatawan itu datang bersenang-senang, membawa bekal yang tidak dibatasi dan membeli apa yang dijual atau ditawarkan masyarakat. Kita harus menangkap peluang ini," tuturnya.

Pentingnya Masterplan
Pengembangan Infrastruktur Perumahan dalam Menunjang Desa Wisata di Tanjungsari Borobudur, merupakan rangkaian program Jagongan dan Musyawarah (Jamus) yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Kegiatan kali ini menghadirkan warga Desa Tanjungsari di lokasi home industri Ashfa Madu.

Dalam kegiatan ini selain dua anggota DPRD juga menghadirkan narasumber Kabid Perekonomian dan Pengembangan Wilayah Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, Didik K Sofian.

Didik mengungkapkan Desa Tanjungsari membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni untuk membangun desa. Dari para inovator tersebut akan lahir ide-ide untuk mengembangkan potensi wilayah.

"Sudah ada inovasi tour VW, ini adalah lokal leadership. Potensi lain yang bisa dikembangkan adalah kontur tanah yang menghadap pegunungan. Masih banyak lahan kosong. Apalagi jika di Borobudur banyak agenda wisata sering kekurangan kamar, jadi peluang pembangunan homestay masih terbuka," katanya.

Ia mengungkapkan pentingnya masterplan dalam pembangunan daerah termasuk desa. Masterplan adalah sebuah dokumen hasil musyawarah bersama untuk menyatukan visi pembangunan. Masterplan harus disusun agar nanti saat ganti kepemimpinan maka pembangunan tetap terarah.

"Pembangunan tidak bisa dicapai satu sampai dua tahun tetapi bisa 10 sampai 20 tahun. Setelah lima tahun pemimpin berganti, jika tidak ada masterplan, maka arahnya bisa ganti-ganti dan tujuan kesejahteraan masyarakat jadi tidak tercapai. Jadi masterplan bisa menjadi pegangan 10-20 tahun untuk mencapai apa yang diinginkan," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News