Sleman, Gatra.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengungkapkan, menjelang tahun politik 2024 dan pilpres, Indonesia membutuhkan kharisma nilai dan bukan kharisma tokoh. Sosok yang terpilih pada 2024 harus menjadi milik rakyat, bangsa, dan negara.

“Kita harus mengontrol itu, kenapa? Karena jika kepemimpinan berbasis pada primordialisme, itu nanti yang terjadi bukan lagi kepemimpinan kenegarawanan, tetapi kepemimpinan per kauman,” ungkapnya dalam konferensi pers jelang Muktamar ke-48 Muhammadiyah-‘Aisyiyah di kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Rabu (16/11).

Ia menegaskan, tidak boleh ada lagi coba-coba dalam tata kelola Indonesia. “Ke depan harus dimulai, siapapun, dari partai manapun, baik gabungan maupun perorangan, ajak mereka untuk menjadi pemimpin Indonesia,” tegasnya.

Haedar menambahkan, Muhammadiyah akan mengajak untuk menciptakan Pemilu 2024 yang jauh lebih baik dari sebelumnya dengan menyuarakan hal-hal yang benar, baik, dan positif. Menurutnya, untuk menciptakan prakondisi menuju 2024 yang lebih baik itu, ruang-ruang dialog harus dibuka.

“Tugas kita lebih berat setelah muktamar, yakni mengawal proses itu agar satu tahun punya waktu menciptakan prakondisi,” katanya.

Namun ia yakin dengan konsep kepemimpinan di PP Muhammadiyah itu kolektif kolegial upaya itu akan terwujud. “Muhammadiyah ini perpaduan dari orang-orang, para pemimpin, para kader yang berada di dalam kolektif kolegial. Jadi seperti kesebelasan (sepakbola),” ungkapnya.

Merujuk pada filosofi strategi sepakbola itu, Haedar menjelaskan setiap Ketua PP Muhammadiyah memiliki peran masing-masing. Kepemimpinan kolektif kolegial tersebut diatur suatu sistem sebagai panglima yang mengatur permainan.

“Jadi siapapun dia ke depan sampai seterusnya itu kekuatannya pada sistem. Insyaallah akan ada perpaduan dari semuanya ini,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Haedar percaya siapapun yang duduk di kepemimpinan PP, Muhammadiyah akan tetap berjalan di atas rel dan garis-garis haluan organisasi. 

“Prinsip di Muhammadiyah itu ketika amanat itu diberikan lewat muktamar, kita tidak boleh menolak. Kita tunaikan dengan baik. Tapi jangan sekali-kali kita ngejar amanat, ngejar jabatan. Itu (prinsip) sudah menjadi darah daging kami,” tuturnya.