M Sahlan | Rabu, 16/11/2022 17:40 WIB

Boy Markus Dawir, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR Papua

Jakarta, Jurnas.com - Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR Papua Boy Markus Dawir menyesalkan pengangkatan pejabat tinggi di tiga provinsi baru hasil pemekaran di Papua.

Menurut Boy Dawir, pejabat yang diangkat itu tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Orang Asli Papua. Pasalnya, pemerintah pusat justru menunjuk tiga orang Pj Sekda bukan Orang Asli Papua.

"Bagaimana masyarakat Papua khususnya Orang Asli Papua ini tidak menganggap Jakarta hanya memberi gula-gula saja kepada Papua ini. Karena kebijakan yang ada justru timbul masalah baru," ungkap Boy kepada wartawan, Rabu (16/11/2022).

Boy mengatakan, Pj Sekda di tiga provinsi baru tidak diisi putra-putri Papua, tapi sudah diisi pejabat dari Kemendagri. Hal ini bukan tidak mungkin menimbulkan masalah baru di Papua.

"Padahal kami di Papua ini punya stok SDM yang cukup untuk menduduki jabatan Plt Sekda. Apalagi, awalnya Jakarta sampaikan Plt Sekda akan diisi oleh putra-putri Papua, namun ternyata diisi dari Kemendagri. Ini bikin masalah baru lagi," tegas Boy.

Bukan hanya itu, lantaran Pj Sekda diisi pejabat dari Luar Papua, Boy mempertanyakan bagaimana wacana ASN yang akan mengisi di tiga provinsi baru tersebut. Jangan sampai hal yang sama akan terjadi, ASN pun akan diisi oleh SDM dari luar Papua.

"Apalagi akan ada rekrutan masing-masing 1000 ASN di tiap provinsi baru. Nah, itu apa dari provinsi induk yang didistribusikan ke tiga DOB itu atau dari Kemendagri lagi, sehingga itu akan menjadi masalah lagi di Papua,” sambungnya.

Ia meminta pemerintah pusat lebih bijaksana lagi sebelum timbul gejolak sosial yang lebih besar. "Saya tidak ingin rasa ketidakadilan ini akan terus menggelinding ibarat bola salju yang suatu waktu meledak tak terbendung lagi."

Jadinya pemekaran ini hanya semacam gula-gula saja, pemanis yang sebenarnya tidak banyak menyelesaikan soal, malah timbul masalah baru. Ini harus kami katakan untuk jadi catatan," pungkas Boy.