Ekonom senior DR. Rizal Ramli tidak menampik data tersebut. Hanya saja Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu tidak terima jika pejabat membanggakan paritas daya beli atau power purchasing parity (PPP) Indonesia yang berada di urutan 7 dunia.

PPP adalah perbandingan nilai suatu mata uang ditentukan oleh daya beli uang tersebut terhadap barang dan jasa di masing-masing negara. Lewat pendekatan PPP, International Monetary Fund (IMF) melaporkan Indonesia saat ini menempati posisi ketujuh negara yang memiliki PDB paling besar di dunia sebesar 4,02 triliun dolar AS.

Menurut Rizal Ramli, PPP tidak relevan digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan sebuah negara. Sebab, hitungan PPP itu sumir, tidak lazim, dan banyak kelemahan.

“Pejabat doyan pakai PPP supaya kelihatan hebat. Pejabat lebih doyan gunakan GDP PPP, bukan dolar, supaya bisa ‘mark-up’ ranking Indonesia,” tegasnya kepada redaksi, Senin (12/11).

Rizal Ramli mengingatkan bahwa kebiasaan pejabat yang doyan “menggelembungkan” indikator-indikator ekonomi dengan indikator yang sumir seperti PPP adalah tidak sehat.

Lebih baik, sarannya, pejabat mengungkap apa adanya, supaya diagnosa yang dilakukan pemerintah tepat. Sehingga bisa dicari jalan terobosan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dan kejayaan Indonesia.

Adapun indikator yang paling relevan dan valid dalam mengukur tingkat kesejahteraan rakyat adalah Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia. Indikator ini diterbitkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) atau Badan Program Pembangunan PBB.

“Indikator paling relevan itu HDI. Index itu mencerminkan tingkat nutrisi, kesehatan, pendidikan, perumahan dan kebutuhan dasar lainnya. Ranking RI nomor 19 di G20,” terangnya.

Adapun indeks HDI Indonesia sebesar 0.705. Di G20, angka ini hanya lebih baik dari India yang berada di peringkat dasar dengan 0.633.