Kediri (beritajatim.com) – Pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas Bupati Hanindhito Himawan Pramana dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023. Mas Dhito bahkan akan membentuk tim khusus untuk menangani persoalan jalan belum layak di Kabupaten Kediri.

Kerusakan jalan di Kabupaten Kediri menurut Mas Dhito dikarenakan dua faktor. Pertama, banyaknya truk bertonase tinggi dan tidak terkontrol dengan baik atau kedua, penyedia jasa yang menjadi mitra Dinas PUPR menurunkan kualitasnya.

“Ini prioritas, ini sudah urgent dan ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh seorang bupati, ini harus diselesaikan oleh dinas perhubungan, dinas PUPR, TNI/Polri harus bersatu menyelesaikan persoalan ini,” katanya dalam pembukaan Musrenbang RKPD di Convention Hall Simpang Lima Gumul.

Mas Dhito mengungkapkan, pihaknya konsen terhadap infrastruktur jalan karena Juni 2023 mendatang, bandara sudah akan beroperasi. Dia menilai tidak akan ada artinya Kabupaten Kediri memiliki bandara namun kondisi jalan masih memprihatinkan.

“Nanti kita akan bentuk satu tim khusus untuk menyelesaikan masalah jalan-jalan yang masih belum layak,” ungkapnya.

Tim penanganan masalah jalan itu, akan disisi oleh SKPD terkait termasuk camat. Kepada para camat, Mas Dhito memerintahkan untuk aktif melaporkan kondisi yang terjadi di wilayahnya masing-masing. Salah satu yang ditekankan yakni aktivitas tambang di daerah.

“Nggak mungkin bapak ibu camat nggak ngerti tambang ilegal di tempatnya, nggak mungkin bapak ibu camat nggak tahu tambang legal di tempatnya,” ucap Mas Dhito.

Mas Dhito menegaskan, pihaknya sama sekali tidak melarang aktivitas penambangan. Namun demikian, penambangan itu harus tertib perizinannya terlebih dahulu. Sebab, bila terjadi kerusakan jalan, pemerintah bisa meminta pertanggungjawaban perusahaan melalui program CSR untuk perbaikan jalan.

Ketua DPRD Kabupaten Kediri Dodi Purwanto yang juga menghadiri pembukaan Musrenbang RKPD 2022 itu mengatakan, Pemerintah Kabupaten diharapkan memaksimalkan peningkatan jalan strategis antar kecamatan, antar desa serta desa dengan ibu kota kecamatan untuk mendukung aktivitas perekonomian masyarakat.

Bertepatan dengan kehadiran perwakilan Pemerintah provinsi Jawa Timur, Dodi menyampaikan pula aspirasi masyarakat dimana banyak jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi yang berada di Kabupaten Kediri rusak parah. Kondisi itu, tak dipungkiri juga menyulitkan kepolisian dalam menangani angka kecelakaan akibat faktor jalan.

“Mohon izin Mas Bup, beban kami di APBD sangat berat, mestinya jalan-jalan yang menghubungkan Kediri-Blitar dan sebagainya yang masih menjadi kewenangan kabupaten ini harus sudah dilimpahkan menjadi kewenangan provinsi. Karena ini menghubungkan antar kabupaten,” bebernya.

Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) I Madiun Eddy Supriyanto menyampaikan, pihaknya siap membantu gubernur dalam mendukung konektivitas antar wilayah dan pengembangan lainnya. Mengenai kondisi jalan antar kabupaten sebagaimana disampaikan ketua DPRD Kabupaten Kediri, pihaknya mengaku akan menindaklanjuti hal itu dengan berkoordinasi dengan instansi terkait baik di pemerintah provinsi maupun kabupaten. [adv kominfo/nm]