Jakarta (beritajatim.com) – Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebut adanya dugaan berbagai penyimpangan yang dilakukan mafia dan spekulan dalam distribusi minyak goreng. Namun sayangnya, Luthfi mengaku Kementerian Perdagangan tidak dapat melawan penyimpangan tersebut.

Dia beralasan, tidak dapat melawan penyimpangan minyak goreng yang dilakukan para mafia dan para spekulan, karena keterbatasan kewenangannya dalam undang-undang.

“Kemendag tidak bisa melawan penyimpangan-penyimpangan tersebut. Begitu saya bicara dengan Satgas Pangan, pertama kali yang dipunyai Kemendag ada dua, kalau tidak salah Undang-Undang nomor 7 dan 8, tetapi cangkokannya kurang untuk bisa mendapatkan daripada mafia dan spekulan ini,” ujar Lutfi saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (17/3/2022).

Mendag memaparkan data pasokan minyak goreng hasil domestik market obligasi (DMO) sebanyak 720 juta liter dan telah didistribusikan mencapai 570 juta liter. Dari total tersebut, lanjut Lutfi, pasokan minyak goreng ke Sumatera Utara periode 14 Februari hingga 16 Maret 2022 mencapai 60.423.417 liter dan data BPS pada 2021 jumlah masyarakat Sumut mencapai 15,18 juta orang. “Lalu saya pergi ke Kota Medan, saya pergi ke pasar, saya pergi ke supermarket tidak ada minyak goreng,” tegas Lutfi.

Dia menambahkan, kondisi tersebut juga terjadi di Jakarta dan Surabaya, Jawa Timur. Mendag mencontohkan, di Jakarta, mendapat pasokan minyak goreng mencapai 85 juta liter dengan jumlah penduduk sebanyak 11 juta orang, dan Surabaya mencapai 91 juta liter minyak goreng. Menurutnya, tiga kota itu menjadi sorotan karena terdapat industri minyak goreng di sana dan dekat dengan pelabuhan.

“Kalau ini keluar dari pelabuhan rakyat, satu tongkang bisa 1.000 ton atau satu juta liter dikali Rp 7.000-Rp 8.000, ini uangnya Rp 8-9 miliar,” ujar Lutfi.

“Jadi spekulasi kami, deduksi kami adalah ini ada orang-orang yangg mendapat, mengambil kesempatan di dalam kesempitan,” tuding Mendag,

Lutfi pun telah menyerahkannya kepada Satuan Tugas Pangan yang dibentuk Polri. “Ketika harga berbeda melawan pasar segitu tinggi, dengan permohonan maaf, Kementerian Perdagangan tidak bisa mengontrol, karena ini sifat manusia yang rakus dan jahat,” kata Lutfi.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih meminta Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi segera memperbaiki sistem distribusi minyak goreng. Menurutnya ketersendatan jalur distribusi dinilai menjadi biang kerok kelangkaan minyak goreng di sejumlah daerah.

Demer, Kemendag memiliki data lengkap para pemain Crude Palm Oil (CPO) dan produsen minyak goreng kelas kakap. Dengan demikian, kata dia, pemerintah hanya tinggal membagi-bagi tugas dan para penanggungjawab. “Produsen minyak goreng besar berikan tugas DMO (Domestic Market Obligation) untuk wilayah yang penduduknya besar, begitu juga dengan yang lainnya. Karena kebutuhan satu daerah akan minyak goreng berbeda-beda dengan daerah lain, tergantung kepadatan penduduknya,” ujarnya.

Untuk itu, pemerintah diminta mengawasi pendistribusian DMO, sehingga tidak terjadi pelanggaran atas aturan yang sudah dibuat Kementerian Perdagangan. “Pengawasan harus dilakukan agar DMO berjalan dengan benar, pasokan cukup dan harga minyak goreng stabil dengan ketersediaan yang memadai,” kata Demer. (hen/kun)