PIKIRAN RAKYAT - Komisi III DPR segera menyelesaikan penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengatakan bahwa pembahasan terakhir RKUHP bakal digelar pada 21 November 2022 bersama pemerintah.

“RUU KUHP itu nanti tanggal 21 kita penghalusan terakhir dengan pemerintah,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 14 November 2022 kemarin.

Akan tetapi, dia menegaskan bahwa ada sejumlah masukan dari elemen masyarakat yang berpotensi tidak diakomodir dalam RKUHP, misalnya penambahan pasal terkait rekayasa kasus.

Baca Juga: DPR: Mahkamah Agung Bukan Lembaga Terhormat Lagi, Sarang Koruptor

Dia menjelaskan alasan pasal ini berpotensi tidak diakomodir dalam RKUHP yang baru karena pada saat legislator memberikan ruang kepada pemerintah, pemerintah belum memberikan jawaban sampai dengan siswa waktu pembahasan yang ada.

Bambang Pacul juga memastikan bahwa tidak bakal ada lagi perombakan pembahasan pasal demi pasal di tenggat waktu ini.

“Pemidana hukuman bagi para pelaku rekayasa kasus. Kan belum bisa masuk nih, karena baru ditemukan di terakhir. Apakah itu akan dimasukkan ke dalam pasal kesepakatan besok? Dugaan saya enggak,” ucapnya.

Kata dia pemerintah juga tengah menggodok pasal ini, tapi sampai sekarang belum ada jawaban yang diterima oleh legislatif.

Baca Juga: DPR Janji Carikan Solusi Terbaik Atasi Persoalan Desa Wadas

Dia juga menepis anggapan yang menilai bahwa DPR terkesan ingin mempercepat mengesahkan RUU KUHP. Menurut dia proses pembahasan RUU berjalan sangat panjang.

RUU KUHP kata dia juga bukan hanya di bahas di era pemerintah Presiden Jokowi (Joko Widodo). RUU KUHP kata dia juga bukan produk hukum yang menjadi kepentingan PDI-Perjuangan.

“(RUU KUHP)ini produk semua proses yang panjang. Ini akumulasi terus,” ujarnya.

Dia mengatakan bahwa kepentingan pengesahan RUU KUHP ini biar ketika bicara hukum ada pedoman yang bisa dipegang oleh masyarakat.

“Ini kita harapkan bersama agar jelas soal hukum itu, yo bukune kuwi (persoalan hukum bukunya itu),” ujarnya.***