Jakarta, CNBC Indonesia - Partai asal mantan presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dipastikan tak akan menguasai Senat. Ini merupakan hasil dari perhitungan terakhir pemilu sela, yang dilakukan Paman Sam untuk memilih anggota kongres pekan lalu.

Pemilu sela ini biasanya digelar setiap dua tahun dan jatuh tempo di tengah masa jabatan penuh Presiden AS selama empat tahun. Dalam bahasa Inggris, ini dikenal sebagai 'midterm election'.

Dalam aturannya, Kongres AS menentukan undang-undang (UU) yang berlaku secara nasional. DPR AS memutuskan UU mana yang di-voting sementara Senat bisa memblokir atau menyetujui UU itu.

-

-

Senat juga bisa mengonfirmasi penunjukan yang dilakukan Presiden AS. Termasuk melakukan penyelidikan terhadapnya, yang tergolong sangat langka dilakukan.

Dalam update terbaru, dimuat CNBC International, dikutip Senin (14/11/2022), Demokrat dipastikan meraih kemenangan di Senat setelah senator asal Nevada Catherine Cortez Masto. Ia mengalahkan mantan Jaksa Agung Nevada Adam Laxalt yang diusung Trump.

Ini membuat Demokrat berhak ada 50 kursi di Senat. Sementara Republik 49.

"Kami berada di tepi otokrasi dan syukurlah rakyat Amerika menarik kami kembali dalam pemilihan ini," kata Pemimpin Demokrat di Senat Chuck Schumer pada konferensi pers.

Sementara itu, hasil pemilihan untuk DPR AS sendiri belum final. NBC News belum memproyeksikan karena negara bagian AS masih terus menghitung suara dalam persaingan ketat.

Namun dari perhitungan sementara, Republik masih unggul. Demokrat mendapat 216 suara dan Republik 219.

Sebelumnya, mengutip AFP, keuntungan Partai Republik di Kongres akan membuat sakit kepala Biden. Apalagi, soal bantuan ke Ukraina dan krisis iklim.

Jika Republik menguasai setidaknya satu kamar di Kongres, analis percaya mereka tampaknya akan menggalang dengar pendapat lebih cepat, guna menghambat kebijakan luar negeri Biden. Republik juga bisa menyerangnya dengan penaria tentara AS di Afghanistan yang "kacau" hingga menyelidiki asal-usul Covid-19 dan sejumlah skandal putra Biden, Hunter.

"Mereka tidak akan memiliki suara untuk mengesampingkan veto presiden. Mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk memajukan agenda afirmatif," kata Brian Finucane, mantan pejabat senior Departemen Luar Negeri yang sekarang di International Crisis Group.

"Namun mereka dapat menggunakan kekuasaan adalah untuk memblokir inisiatif oleh pemerintah atau untuk melakukan pengawasan," tambahnya.

[-]

-

AS Kirim Pesawat ke Selat Taiwan, Xi Jinping Ngamuk
(sef/sef)