PPPK 2022 Sudah Dibuka! Simak 7 Instansi yang Paling Banyak Diminati, Pilihan Kamu Salah Satunya?
Ayobandung.com Jenis Media: Nasional
LENGKONG, AYOBANDUNG.COM — Kabar pembukaan PPPK 2022 sudah dibuka, tentunya memberikan banyak peluang jenjang karir yang gemilang.
Berbagai jenis bidang dan penempatan yang akan diperoleh oleh calon PPPK 2022. Berikut Ayobandung sudah merangkum 7 Instansi yang banyak diminati oleh pelamar.
Apakah ada instansi yang sudah kamu tandai sebelumnya ? Yuk simak informasi 7 Instansi Pemerintah yang menjadi favorit para calon PPPK:
Baca Juga: PPPK 2022 : Sisa 851 Kuota Formasi Nakes dan Kementerian Kelautan Perikanan 14 November 2022 Segera Daftar!
1. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan transportasi.
Tugas dan fungsi :
Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Baca Juga: Terbaru! Formasi PPPK Tenaga Kesehatan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan 2022, Simak Jumlah Kuotanya
Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan fungsi:
-perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan
-pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan
-pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan
Baca Juga: 21 Formasi Tenaga Kesehatan PPPK 2022 BNN Terbaru! Ini Syarat dan Dokumen yang Harus Dipenuhi
-pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Perhubungan di daerah, dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional
2. Badan Narkotika Nasional Indonesia
Badan Narkotika Nasional (disingkat BNN) adalah sebuah Lembaga Negara Non Kementerian (LNNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas negara di bidang pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
Tugas dan fungsi :
Baca Juga: Honorer K2 Dapat Dukungan dari Anggota DPR RI Dalam Seleksi PPPK 2022, ini Kata Aminurokhman
BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
Fungsi:
Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
3. Kejaksaan Republik Indonesia
Kejaksaan mempunyai tugas, yaitu:
Melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum.
Kejaksaan dituntut mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Baca Juga: Honorer K2 Dapat Dukungan dari Anggota DPR RI Dalam Seleksi PPPK 2022, ini Kata Aminurokhman
4. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Tugas:
KKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Fungsi:
Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulaupulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
Baca Juga: Link Pendaftaran PPPK Kesehatan 2022 Bisa Diakses Honorer BLU, Ini Cara Daftarnya
5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
6.Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kesehatan. Kementerian Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Baca Juga: CPNS 2023 Prioritaskan Guru dan Tenaga Kesehatan, Non ASN yang Tidak Lulus PPPK Segera Daftar
7. Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, dan pendidikan tinggi, pengelolaan kebudayaan, penelitian, riset dan pengembangan teknologi.***
Sentimen: positif (99.2%)