Surabaya (beritajatim.com) – Forum Jokowi Jatim yang sejak 2019 lalu mengawal setiap kebijakan pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin mendesak kepada Presiden Jokowi untuk segera mengganti Menteri Perdagangan (Mendag), Muhammad Lutfi.

Hal ini didorong karena kegagalan Mendag Lutfi memimpin Kementerian Perdagangan dalam mengatur tata kelola perdagangan minyak goreng.

“Atas kondisi carut marutnya tata niaga minyak goreng, hal ini menjadi preseden buruk perekonomian Indonesia dalam triwulan pertama tahun 2022 ini. Di tengah kondisi kepemerintahan Jokowi menuju kebangkitan ekonomi era transisi dari pandemi menuju endemi, justru carut marutnya perdagangan minyak goreng menjadi noktah hitam pemerintahan,” tegas Aven Januar, Koordinator Forum Jokowi Jatim kepada beritajatim.com, Jumat (18/3/2022).

Apa alasan mendesak pergantian Menteri Perdagangan? Menurut dia, tata niaga minyak goreng, dalam hal ini Kementerian Perdagangan tidak mampu menjadi pengayom dalam sistem distribusi minyak goreng.

Kemudian, penetapan harga eceran tertinggi (HET) yang tanpa melalui kajian teknis dan kajian lapangan, yang ditetapkan sebesar Rp 14.000/liter. Padahal, harga keekonomian sesuai biaya produksinya sebesar Rp 18.000. Tingginya selisih margin ini yang memberi peluang para spekulan dan mafia minyak goreng memanfaatkan situasi dengan memilih ‘jalan ekspor’. Ini karena dianggap lebih memberikan keuntungan, daripada dijual di pasaran dalam negeri.

“Melepas minyak goreng pada mekanisme pasar, maka semakin memperbesar peluang spekulan atau mafia minyak goreng untuk masuk di pasar-pasar rakyat. Dan, pada akhirnya secara tidak langsung melepas tanggung jawab negara pada rakyat terkait pemenuhan kebutuhan sembako, yang mana minyak goreng adalah salah satunya. Dan, negara melakukan pembiaran terhadap para spekulan mempermainkan rakyat yang didesak oleh kebutuhan riil,” jelasnya. [tok/suf]

Pernyataan sikap Forum Jokowi Jatim

1. Ganti Menteri Perdagangan

2. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk membuat Keppres Tata Niaga Minyak Goreng yang sejak lama Pemerintah tidak mempunyai kuasa penuh atas tata niaga minyak goreng

3. Mendesak kepada para produsen minyak goreng membuka data kepada publik atas data jumlah produksi yang disesuaikan dengan kuota CPO yang diperoleh masing masing produsen migor.