Jakarta, CNBC Indonesia - Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dinilai dapat mencegah masyarakat pekerja dan keluarganya jatuh menjadi keluarga miskin baru. Khususnya ketika mengalami guncangan ekonomi akibat kecelakaan kerja atau krisis ekonomi, termasuk PHK.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyebut Jamsostek bisa menjadi bantalan utama bagi keberlangsungan kehidupan layak.

"Oleh karena itu BPJS Ketenagakerjaan harus terus memperluas cakupan kepesertaan untuk pekerja Indonesia, meningkatkan kecepatan dan akses pelayanan, serta terus berinovasi untuk memberikan perlindungan yang maksimal. Sehingga meningkatkan kesiapan pekerja untuk menghadapi pasar kerja di masa depan serta mengangkat keluarga dari perangkap kemiskinan," ucap Muhadjir dalam keterangan tertulis, Senin (14/11/2022).

-

-

Dia menambahkan jaminan sosial ketenagakerjaan di masa depan harus menjadi lebih universal dan inklusif. Pemberian perlindungan pekerja harus diberikan sejak usia produktif bekerja dan mudah diakses bagi seluruh pekerja Indonesia, baik pekerja di sektor formal maupun informal.

Adapun Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo mendukung arahan tersebut. Terlebih agar penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan semakin baik ke depannya.

"Kami akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Hadir juga DJSN dan Kemenaker yang mana merupakan ekosistem kami, dan kami berterima kasih atas inisiasi Kemenko PMK atas Inpres 4 Tahun 2022 dan Kep Menko PMK 30 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, karena dari regulasi tersebut sangat jelas bahwa jaminan sosial merupakan salah satu cara, strategi utama dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan juga pencegahan kemiskinan," ucap Anggoro.

Dia menjelaskan, saat ini jumlah tenaga kerja aktif yang terdaftar sebanyak 35 juta pekerja. Adapun target BPJAMSOSTEK pada 2026 yakni melindungi 70 juta tenaga kerja aktif.

Untuk mencapai itu, kata dia, pihaknya baru saja me-launching strategi baru dengan tema Kerja Keras Bebas Cemas.

"Shifting pekerja terjadi saat ini, di mana jumlah pekerja informal meningkat. Kami akan memfokuskan pada pekerja Informal karena jumlahnya yang banyak. Tentu saja dengan regulasi yang ada, dukungan dari DJSN dan Kemnaker, serta seluruh insan BPJAMSOSTEK, kita dapat menyelesaikan tugas dengan baik, meningkatkan produktivitas yang berujung akumulasi dana ini bisa untuk penguatan ekonomi," tambahnya.

Sementara itu, Direktur Umum & SDM BPJAMSOSTEK Abdur Rahman Irsyadi menyampaikan, pihaknya akan terus beradaptasi dan meningkatkan kapasitas soft skills sumber daya manusia agar tantangan jaminan sosial ketenagakerjaan ke depan dapat dihadapi dengan baik.

"Seluruh ilmu dan masukan dari narasumber yang berpengalaman pada bidangnya ini diharapkan akan meningkatkan evidence of the efficacy of knowledge integrity professional development untuk insan BPJAMSOSTEK, dan diharapkan mampu menjadi langkah inovatif dalam mengatasi permasalahan dan mengoptimalkan implementasi program perlindungan jaminan sosial di masa yang akan datang," tutup dia.

Sebagai informasi BPJAMSOSTEK telah menggelar Webinar Stadium Generale Nasional Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan tema "Sense and Sustainability Jaminan Sosial Ketenagakerjaan for the Future" pada Kamis (10/11). Webinar ini diikuti oleh seluruh karyawan BPJAMSOSTEK.

Hadir sebagai narasumber pada webinar tersebut yaitu, Direktur Umum & SDM BPJAMSOSTEK Abdur Rahman Irsyadi, Pungki Sumadi dari Bappenas, Iene Muliati dari DJSN, Retna Pratiwi dari Kemnaker, Prof Suprayito dari APINDO, Djoko Heriyono dari Serikat Pekerja Nasional.

[-]

-

BPJS Ketenagakerjaan Santuni Pegawai Non ASN di BPKP
(bul/bul)