Reporter: Afdal Namakule|

Editor: Afdal Namakule|

Sabtu 12-11-2022,14:45 WIB

Topi Polri--

JAKARTA, FIN.CO.ID- Lemkapi atau Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia memastikan tidak ada perang bintang di tubuh Polri seperti yang saat ini beredar. 

Direktur Eksekutif Lemkapi Dr Edi Hasibuan mengatakan, dirinya sejak lama melakukan komunikasi dengan sejumlah elit Polri baik di pusat mau pun di daerah. Sehingga dia melihat isu perang bintang itu tidak ada. 

"Sejak lama, saya banyak berkomunikasi dengan para pejabat utama Polri dan para kapolda di seluruh Indonesia. Saya tidak melihat ada perang bintang saat ini," kata Edi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu 12 November 2022.

Dia mengatakan internal Polri saat ini sangat solid di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. 

BACA JUGA:Video Ismail Bolong Soal Uang Koordinasi ke Kabareskrim, Lemkapi: Segera Periksa dan Beri Klarifikasi

BACA JUGA:Ferdy Sambo dan Terdakwa Lain Minta Maaf Bunuh Brigadir J, Lemkapi: Karena Terpaksa dan Ingin Dapat Simpati

Untuk itu, akademisi dari Universitas Bhayangkara Jakarta ini meminta Polri agar waspada terhadap pihak-pihak yang menginginkan Polri pecah dan mengadu domba.

"Kami melihat ada pihak yang tidak suka dengan ketegasan Polri menindak para jenderal yang melanggar hukum," katanya.

Edi yakin dengan soliditas yang kuat dan tetap menjaga kekompakan, Polri akan melewati ujian demi ujian yang saat ini terus dihadapi Polri.

Isu perang bintang di tubuh Polri menyeruak usai nyanyian mantan anggota Polisi bernams Ismail Bolong terkait setoran tambang ilegal. 

Isu perang bintang buntut dari nyanyian Ismail Bolong juga mengungkap peran Ferdy Sambo, mantan Kadiv Propam Polri dalam kasus tambang ilegal.

BACA JUGA:Isu Perang Bintang Buntut Nyanyian Ismail Bolong Ungkap Peran Ferdy Sambo, Jokowi Harus Bertindak

BACA JUGA:Isu Perang Bintang Menyeruak, Desmond: Penyebabnya Tito Karnavian dan Idham Azis Tak Temui Listyo Sigit

Aiptu (Purn.) Ismail Bolong dalam sebuah video yang viral di media sosial mengaku sebagai pengepulan dan penjualan batu bara ilegal tanpa izin usaha penambangan (IUP) di Kalimantan Timur.

Sumber: