Jakarta, Gatra.com - Pertemuan Civil 20 (C20) presidensi Indonesia yang digelar menjelang konferensi tingkat tinggi (KTT) G20 menghasilkan lebih dari 20 rekomendasi untuk pemerintah G20 (Government 20). Sherpa C20, Ah Maftuchan mengatakan rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dari 50 pertemuan internasional dan nasional C20 sejak tahun lalu itu kini tengah dikirimkan dalam bentuk Communique and Policy Pack (rekomendasi dan paket kebijakan) ke semua negara anggota G20 melalui kedutaannya di Jakarta. Selain itu, rekomendasi juga disampaikan untuk organisasi internasional.

"Kami juga meminta untuk bertemu dengan delegasi G20 yang akan menghadiri KTT Pemimpin G20 pada 15-16 November 2022 di Bali," kata Ah Maftuchan dalam keterangannya, Minggu (12/11).

Ia mengatakan, C20 berharap komitmen G20 untuk "Pulih Lebih Kuat, Pulih Bersama" dapat diwujudkan di semua sektor dengan mengutamakan kemanusian tanpa direndahkan oleh kontestasi geopolitik yang tengah terjadi.

"Kami berharap KTT Pemimpin G20 2022 mampu menghasilkan leaders declaration yang mencerminkan tindakan nyata dan berkelanjutan serta bermanfaat bagi semua warga negara di seluruh dunia," jelasnya.

Ketua C20 presidensi Indonesia, Sugeng Bahagio mengatakan pemimpin C20 Indonesia berencana untuk mempertahankan kerja C20 melalui G20 dengan inklusivitas dan independensi.

"Tradisi ini harus dilanjutkan ke kepresidenan C20 India berikutnya nanti. Inklusivitas dan independensi C20 sebagai kelompok keterlibatan resmi G20 harus dijamin dan dihormati," kata Sugeng.

Para pemimpin C20 Indonesia, sebut Sugeng, berharap transisi kepresidenan C20 ke India berjalan dengan baik dan dipastikan melibatkan partisipasi organisasi sosial masyarakat (civil society organization/CSO) yang berarti.

Menurut dia, selama kepresidenan Indonesia, pemerintah RI tidak pernah mengintervensi kerja C20. Musababnya, C20 memiliki semua kebebasan untuk menetapkan pemerintahannya, memperluas keanggotaannya dan mengembangkan paket kebijakan serta rekomendasi kebijakan.

"Presidensi G20 Indonesia yang telah memberikan ruang, kebebasan, dan pengakuan kepada CSO kepada kami, memang merupakan bukti nyata bahwa proses G20 Indonesia 2022 masih inklusif," imbuh Sugeng.

Beberapa rekomendasi dari tujuh kelompok kerja pada C20 antara lain adalah: pertama, transparansi untuk mencegah pencucian uang dan pertukaran data BO antar negara anggota G20. Kedua, pendidikan tetap menjadi prioritas dalam kepresidenan berikutnya. Ketiga, efisiensi energi untuk mempercepat transisi energi dan menyelaraskan dengan UNFCCC dan Paris Agreement. Keempat,  mengembangkan perlindungan sosial yang adaptif untuk semua pekerja. Kelima, pemimpin G2 dituntut menjamin hak atas bantuan dan perlindungan penduduk dunia yang terjebak dalam krisis kemanusian. Keenam, agenda keuangan berkelanjutan G20 harus lebih progresif, inklusif, dan koheren. Ketujuh, memperluas akses vaksin Covid-19 secara berkeadilan.***