JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, koalisi antara Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bukan hanya menghadapi pemodal besar, melainkan juga "penguasa besar".

Ia mengatakan, wajar bila koalisi yang menamakan diri sebagai Koalisi Perubahan itu tidak kunjung dideklarasikan. Hal itu berkaca dari banyaknya tekanan setelah Nasdem mendeklarasikan dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

"Sejak Nasdem deklarasikan Anies sebagai capres, kontan tekanan dari banyak pihak bermunculan, sehingga wajar jika deklarasi bersama ini temui hambatan, tidak saja pemodal besar, melainkan juga 'penguasa besar'," kata Dedi saat dihubungi, Sabtu (12/11/2022).

Baca juga: Kerenggangan Nasdem dan Jokowi, Pengamat Sebut Kemungkinan Menteri dari Nasdem Kena Reshuffle

Dedi menuturkan, tidak dapat dimungkiri bahwa Anies mempunyai potensi membangun dukungan besar pada Pemilihan Presiden 2024. "Dan ada yang saat ini miliki kekhawatiran itu, sehingga memulai konstestasi jauh lebih cepat, yakni sejak masa keterusungan sudah mulai saling menjegal," ujar Dedi.

Oleh karena itu, ia menekankan bahwa Nasdem, Demokrat, dan PKS harus menghadapi tekanan tersebut.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Mardani Ali Sera menyebut perlawanan oligarki menjadi salah satu alasan deklarasi Koalisi Perubahan tertunda.

Baca juga: Nasdem Tak Dapat Ucapan HUT dari Jokowi, Pengamat: Hubungan Berada di Titik Terendah

Mardani mengaku saat ini pihaknya tengah menggalang format gerakan. Pihaknya tidak menginginkan keterlibatan 'pemodal besar' dalam koalisinya.

Adapun Nasdem ingin mendeklarasikan Koalisi Perubahan bersama Demokrat dan PKS pada Kamis (10/11/2022), akan tetapi hal itu urung digelar.

“Kami di Koalisi Perubahan lagi coba, kenapa agak lama? Bocoran sedikit, kami lagi lawan oligarki, ini enggak boleh ada pemodal besar yang menguasai kita,” kata Mardani dalam diskusi yang digelar Kaukus Muda Indonesia (KMI) di Salemba, Jakarta Pusat, Kamis.

Terpisah, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh justru mengharapkan kedatangan pemodal besar, di saat PKS sedang melawan pemodal besar tersebut.

"Siapa pemodal besar itu? Kita pun juga kepengin. Coba sebutkan kita kepengin, katakan kita kepengin," ujar Paloh saat ditemui di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (11/11/2022).

Paloh menjelaskan, pemodal besar itu harus mau dekat dan bersimpati dengan Nasdem. Jika ya, Nasdem akan menghormati pemodal besar tersebut.

"Ini kan apes ini. Pemodal besar enggak ada, pemodal kecil enggak ada," ucap dia.

Baca juga: Soal Nasib Nasdem di Kabinet, Surya Paloh: Terserah, Bola di Tangan Presiden

Akan tetapi, Paloh tetap mewaspadai jika ternyata pemodal besar tersebut ingin mengacaukan koalisi Nasdem-Demokrat-PKS.

Dia pun menyebut segala kemungkinan bisa saja terjadi jelang Pilpres 2024.

"Heh, ini kan segala kemungkinan bisa terjadi. Kalau kita bilang iya, salah. Kita bilang tidak, juga salah. Jadi kita harus waspada. Bahasa Jawanya eling dan wospodo," imbuh Paloh.