Begitu jelas Presiden Joko Widodo pada Pertemuan KTT IMT-GT ke-14, di sela-sela Rangkaian KTT ASEAN ke-40 dan ke-41, di Phnom Penh, Kamboja, Kamis (10/11). Dalam pertemuan ini, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Signing Minister kerja sama subregional Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle (IMT-GT).

Presiden Joko Widodo melanjutkan, di tengah ketidakpastian global saat ini, KTT IMT-GT tahun ini dianggap krusial. Para pemimpin negara mengapresiasi upaya kolektif untuk memperkuat kerja sama dan mencatat bahwa selama periode 2014-2021, GDP IMT-GT meningkat sebesar 39 persen, bahkan di masa pandemi.

“Saya kira ini sangat mendesak, karena pariwisata kita turun drastis hingga di atas 90 persen dalam 2 tahun terakhir,” jelasnya.

Presiden Joko Widodo juga menyampaikan arahan untuk melakukan akselerasi teknologi digital dalam pemasaran dan pengembangan wisata halal di sub-kawasan.

“Target kita menjadi global halal hub, dengan nilai pasar 7 triliun dolar AS pada tahun 2030,” ucap Presiden Joko Widodo.

Hal kedua yang disampaikan Presiden Joko Widodo yaitu mempercepat pembangunan hard dan soft infrastructure.

“Infrastruktur fisik dan sumber daya manusia adalah pilar pembangunan. Keduanya tidak bisa dipisahkan, harus saling melengkapi,” ungkap Presiden Joko Widodo.

Hal penting ketiga menurut Presiden yakni mewujudkan ekonomi sub-kawasan yang hijau dan berkelanjutan. Ekonomi hijau adalah masa depan perekonomian. Oleh karenanya perlu dilakukan percepatan transisi energi bersih, pengembangan lapangan kerja dan investasi energi terbarukan serta mempercepat implementasi Kerangka Pembangunan Kota Hijau 2019-2036.

Forum KTT IMT-GT ke-14 mengesahkan 2 (dua) dokumen yakni IMT-GT Leaders’ Joint Statement dan IMT-GT Implementation Blue Print 2022-2026 serta mendukung 2 (dua) inisiatif yaitu IMT-GT 30th Anniversary Celebration dan IMT-GT Visit Year 2023-2025.

Turut mendampingi Presiden pada KTT tersebut, Menteri Luar Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Dubes RI di Kamboja, dan Watap RI ASEAN.