Batam, Gatra.com - Berita panas hubungan politik antara Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur (Wagub) Marlin Agustina kembali tersiar. Usai dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri priode 2020-2024, ketidakharmonisan hubungan keduanya telah muncul kepermukaan. 

Wagub Marlin yang merupakan istri dari Wali Kota Batam, yang merangkap jabatan sebagai Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi malah sering tampil mendapingi kegiatan sang suami. Hal itu sempat dikeluhkan Gubernur, namun telah resmi dibantah oleh Wagub yang mengaku hubungan kerja biasa saja.

Polemik hubungan antara Gubernur dan Wakil Gubernur kini memasukki babak baru, Wagub Marlin diduga kuat sering melakukan kampanye di tingkat Sekolah Menegah Atas (SMA) dan yang sederajat di Batam. Dugaan itu diperkuat dari video pendek yang beredar di media sosial sejak beberapa hari belakangan.

Video tersebut diketahui direkam saat kunjungan Wagub ke SMAN 8 Bengkong, Kota Batam. Dalam video sempat terdengar Marlin menanyakan pendapat siswa, apabila dirinya maju sebagai Calon Walikota Batam pada Pilkada 2024 mendatang.

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengaku bahwa video tersebut merupakan salah satu bukti dari beberapa video dugaan kampanye Wagub. Ansar bahkan menyebutkan ada beberapa video lain yang telah diterimanya. "Ada beberapa video lain mengenai dugaan ini," katanya, Minggu (13/11).

Ansar mengaku, telah memberi perintah mengenai pembatasan kunjungan Wagub Marlin Agustina Rudi ke SMA/SMK sederajat, yang notabene masuk ke dalam kategori pemilih pemula. Ia menilai hal ini perlu dilakukan guna menghindari berkembangnya citra negatif, mengenai kepemimpinan Ansar-Marlin yang telah menginjak usia satu tahun.

"Memang benar, saya minta ke Kadisdik Kepri untuk melapor dahulu kepada saya apabila ibu Wagub ingin melakukan kunjungan ke sekolah. Soalnya saya sudah mendapat beberapa laporan, terlepas dari video terakhir yang beredar di media sosial," ujarnya.

Ansar juga menilai, Wagub Marlin belum dapat memenuhi tugasnya sebagai Wakil Gubernur Kepri. Lantaran jarang memenuhi kewajiban untuk hadir secara fisik di Kantor Pemerintahan Provinsi Kepri, di Dompak, Tanjungpinang.

“Ibu Wagub jarang ke kantor. Kalau tidak salah sudah 1,3 tahun. Laporan ke saya, beliau hanya berkampanye-kampanye begitu. Kalau beliau menggunakan fasilitas Pemerintah, kewajibannya tolong dipenuhi jangan haknya aja," tegasnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah, Ansar menyebutkan salah satu fungsi utama dari Wakil Gubernur adalah evaluasi, pengawasan, serta salah satu poin penting mengenai pembentukan tim yang bertugas untuk pengentasan kemiskinan di daerah.

“Seharusnya Wagub Marlin bisa kesana karena, OPD kita ini perlu evaluasi. Salah satu poin penting lain adalah tim untuk pengentasan kemiskinan," paparnya.

Isu ketidakharmonisan antar kedua pimpinan daerah ini, juga dianggap akan membawa dampak pada Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) dari Pemerintah Pusat.

Walau dalam fase ketidakharmonisan ini, ia juga mengakui telah melakukan beberapa pendekatan kepada Kementerian guna menambah anggaran bagi pembangunan di Kepulauan Riau.

Pertama, bantuan APBN Pulau Penyengat senilai Rp15 Miliar, kedua, bantuan DAK dari Kementerian Kesehatan senilai Rp107 miliar, ketiga, bantuan dari Kementerian Perhubungan senilai Rp38 milyar, bantuan dari kementerian PU senilai Rp120 miliar dan masih banyak lagi.

"Namun memang saya melakukan pembahasan tentang ini hanya melalui sambungan telepon dengan beliau. Belum membahas langsung di Gedung Daerah, karena beliau juga belum ada ke kantor," pungkas Gubernur Ansar.

Reporter : Romus Panca