Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Kamhar Lakumani menganggap Sekjen PDI-Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto minim daya imajinasi.

Pernyataan itu disampaikan oleh Kamhar usai Hasto mengatakan bahwa Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Ahmad Heryawan alias Aher agak berlebihan jika disamakan dengan tiga serangkai.

Baca Juga: Tafsir 'Burung Hantu' Ala Hasto PDIP dan Andi Arief Demokrat: Jangan-jangan Burung...

Tiga serangkai yang dimaksud ialah Soekarno, Mohammad Hatta, dan Sutan Sjahrir.

"Tanggapan Bung Hasto menunjukkan minim atau kurangnya daya imajinasi yang dimiliki. Tiga serangkai ini mesti dimaknai sebagai ‘semangat’ secara kontekstual," kata Kamhar melalui pesan singkat yang diterima oleh AKURAT.CO, Jakarta, Sabtu (12/11/2022).

Menurut Kamhar, tiga serangkai tersebut mampu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia saat itu, yakni memperoleh kemerdekaan dari tangan penjajah.

Akan tetapi, menurut Kamhar, apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini tidak mencerminkan perjuangan yang dilakukan oleh tiga serangkai pada waktu era kemerdekaan dahulu. 

"Situasi yang hampir serupa meski tak sama saat ini tengah dihadapi sebagai bangsa, negara kita kaya raya namun masih banyak kemiskinan, pengangguran naik dan banyak PHK tapi tenaga kerja asing di pertambangan terus meningkat," tutur Kamhar.

Selain itu, Kamhar menyoroti proses pemilihan pemimpin yang dilakukan secara demokratis, namun sistem demokrasi tidak dijalankan dengan baik. 

Di samping itu, kata dia, banyak janji yang tak kunjung ditepati hingga utang negara yang menumpuk sepanjang sejarah bangsa ini berdiri.

"Ironisnya lagi tanpa malu menakut-nakuti rakyat yang belum juga usai keresahan dan kesusahannya akibat terpaan pandemi Covid-19 dengan resesi ekonomi 2023 yang terbungkus kepentingan penundaan Pemilu. Praktik pembodohan dan ‘penjajahan’ ini yang mesti dilawan," ucap Kamhar.

Oleh karena itu, Kamhar menyampaikan, Koalisi Perubahan yang berisikan Partai Demokrat, Partai NasDem, dan PKS tak hanya menawarkan soal calon Presiden (capres), dan calon Wakil Presiden (cawapres).

"Tetapi tatanan baru pasca rezim Presiden Jokowi untuk merapikan ulang republik, menjemput keadilan sosial yang menjadi khidmat kita bernegara," tukasnya.

Baca Juga: IFG Life Bayar Klaim Nasabah Eks Jiwasraya Senilai Rp 4,75 Triliun

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Akurat. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Akurat.

Editor: Muhammad Syahrianto