Warta Ekonomi, Jakarta -

Pengamat politik Refly Harun menyebut sistem demokrasi di Indonesia saat ini sebagai demokrasi kriminal. Komentarnya itu berangkat dari pandangannya mengenai sistem pemilu yang diterapkan di Indonesia saat ini.

"Bagaimana caranya membuat pemilu itu jauh lebih bermartabat, tidak curang, dan lain sebagainya? Bikinlah sistem yang lebih sederhana," kata dia melalui video unggahan di kanal Youtube-nya, Sabtu (12/11/2022).

"Dalam konteks ini, mungkin kita butuh yang namanya sistem proporsional tertutup lagi. Karena ternyata demokrasinya [Indonesia] demokrasi kriminal," lanjutnya.

Baca Juga: Soroti Sikap Jokowi, Politikus PKB: Seharusnya Presiden Tak Boleh Menunjukkan 'Penolakan' Pencapresan Anies

Dia mengusulkan Indonesia lebih baik menerapkan sistem mixed-member proportional representation (MMPR) yang memberikan kesempatan untuk memilih orang untuk representasi single-seat constituency dan memilih partai politik.

"Misal, katakanlah sekarang anggota DPR itu sampai 580. Maka, 290 ini dibikin untuk orang maju ke single district. Single member constituency, bukan multi member. Kalau seperti itu, maka ketua-ketua umum partai dan pengurus partai nggak bingung,

"Nggak perlu dia mengeluarkan uang sampai berdarah-darah. Karena secara teoritis dia akan terpilih, sehingga dia bisa membantu partainya untuk berkampanye," pungkas Refly.

Baca Juga: Demokrat Ingin AHY Cawapres Anies Hanya Modal Survei, Pilgub 2017 Disinggung: Merajai Survei, tapi Hasil Pemilu Paling Buncit