Jakarta, Gatra.com – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (Ketum DPN) Gerakan Jalan Lurus (GJL), Riyanta, mengharapkan deklarasi GJL se-Jabodetabek pada Hari Pahlawan sebagai momentum meningkatan semangat patriotisme kader dan pengurus GJL.

Riyanta dalam deklarasi GJL se-Jabodetabek di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (10/11), mengharapkan para kadernya dapat menjadi teladan, mempunyai empati, dan kemanusiaan yang tinggi.

Baca Juga: Hari Pahlawan, Mensos Tekankan Pentingnya Sikap Rela Berjuang Tanpa Pamrih

Dalam kesempatan tersebut, Riyanta menyerahkan bendera petaka kepada Mandataris Koordinator Wilayah GJL se-Provinsi DKI Jakarta, Bogor Raya, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), Jansen Leo Siagian.

Ia meminta seluruh kader GJL harus melakukan perubahan dan mengawasi para penyelenggara negara agar memberikan layanan yang baik guna mendukung kinerja pemerintahan.

“Kawal terus integritas penyelenggara negara yang masih berprilaku koruptif, maraknya mafia hukum dan peradilan, mafia tanah, judi online, narkoba, dan praktik-praktik mafia lainnya,” kata Riyanta dalam keterangan pers.

Bukan hanya itu, lanjut Riyanta yang juga anggota Komisi II DPR dari F-PDIP ini, kader dan pengurus GJL harus aktif dalam mewujudkan pembangunan ekonomi dan menyejahterakan rakyat kecil.

“GJL menolak keras prilaku penyelenggara negara yang koruptif, yang menyimpang dari tugas pokok dan kewajibannya, dan tidak membangun rasa keadilan terhadap persoalan rakyat,” ujarnya.

Kader dan pengurus GJL juga harus menjaga kerukunan antarumat beragama, persatuan dan kesatuan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Ideologi Pancasila, Kebhinekaan Tunggal Ika, dan UUD 1945 harus terus dijaga,” kata pria yang juga mendapuk Ketum Gerakan Anti-Mafia Tanah Republik Indonesia (Gamat RI) ini.

Baca Juga: Serial Hari Pahlawan: Wage Rudolf Supratman, Anak Band, Wartawan, dan “Indonesia Raya”

Ia mengingatkan, kader dan jajarannya jangan sampai lengah terhadap aksi-aksi kelompok pemecah belah bangsa dan negara, serta ancaman ideologi asing yang merongrong kedaulatan Republik Indonesia.

Deklarasi GJL se-Jabodetabek tersebut dihadiri sejumlah tokoh masyarakat, pejabat, dan penyelenggara negara, di antaranya perwakilan dari Kemendagri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta para undangan kehormatan lainnya.