RM.id  Rakyat Merdeka - Enumerator atau petugas pengumpul data program Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2022, mengundurkan diri secara massal. Pangkal masalahnya, honor petugas untuk program Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini dipangkas mencapai 80 persen.

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta riset dikem­balikan ke instansi kemente­rian atau lembaga asal agar bisa lebih fokus dan sesuai dengan kebutuhan. Kasus ini menandakan penggabungan lembaga riset tidaklah semudah yang dibayangkan. Pemerintah harusnya mengevaluasi ke­beradaan BRIN.

“Khusus survei demografi dan kesehatan, kalau BRIN tidak mampu lebih bagus diserahkan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) atau Kementerian Kesehatan (Kemenkes),” saran Mulyanto dalam keterangannya, kemarin.

Mulyanto bilang, peleburan lembaga riset non Kementerian (LPNK) dan badan penelitian dan pengembangan (litbang) teknis kementerian ke BRIN menyisakan masalah.

Berita Terkait : Lestari: Menangkan Persaingan, Tiru Semangat Juang Pahlawan

Supporting system riset-ino­vasi, baik dari sisi manajemen aset, manajemen SDM, manaje­men administrasi, mengalami kemunduran.

Survei demografi dan kesehatan BRIN, lanjutnya, tumpang tindih dengan program yang ada di BPS.

Dengan demikian, tujuan pembentukan BRIN agar kegia­tan kegiatan riset menjadi lebih terpadu tidak tercapai. Faktanya, terjadi tumpang tindih objek riset BRIN dengan BPS.

Kalau terus terjadi masalah seperti ini, BRIN kudu dibubar­kan saja. Selanjutnya, fungsi riset dikembalikan ke masing-masing kementerian dan lem­baga seperti semula.

Berita Terkait : Pertemuan Firli Bahuri Dengan Lukas Enembe Tak Dipermasalahkan Dewas KPK

“Rasanya model pendelegasian riset seperti itu bisa lebih efisien dan efektif,” klaim dia.

Dengan kejadian ini, Mulyanto meminta BRIN mencari solusi atas mundurnya ribuan enu­merator SDKI. BRIN sebaiknya terbuka kepada para mitra terkait anggaran pelaksanaan survei nasional ini.

“Bila memang anggarannya tidak terlalu besar, sebaiknya disampaikan di awal sebelum program tersebut diluncurkan,” harap dia.

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko membantah kabar mundurnya enumerator dari perekrutan petugas survei karena wacana honor yang dipangkas sekitar 80 persen.

Berita Terkait : Substitusi Bahan Bakar Fosil Dengan Sawit Cukup Menjanjikan

“Saya kira info tersebut tidak benar, karena kami baru melakukan perekrutan petugas survei dan pengembangan metodologi serta pelatihan,” ujar Handoko dalam keterangannya, kemarin. ■