AKURAT.CO, Pengamat politik dari Universitas Pattimura Johan Tehuayo mendukung seruan Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengajak para elite partai politik agar saling memuji dengan persaingan sehat di Pemilu dan Pilpres 2024 mendatang.

Menurut Tehuayo, Presiden Jokowi berkewajiban menyampaikan hal tersebut demi terciptanya stabilitas politik, stabilitas pemerintahan dan stabilitas keamanan jelang Pemilu. Pasalnya, beberapa Pemilu yang telah dilewati ada beberapa partai-partai politik yang terjebak dalam politik identitas.

“Jadi Pak Jokowi sebagai presiden atau kepala negara memang harus menyampaikan kepada Parpol dalam rangka menciptakan stabilitas politik, stabilitas pemerintah dan keamanan. Karena kalau kita lihat beberapa Pemilu, misalnya Pemilu 2019 ada banyak Parpol yang terjebak dalam politik identitas,” kata Tehuayo saat dihubungi, Jumat (11/11/2024).

Dikatakan Tehuayo, politik identitas tidak bisa dihindarkan dalam momen politik, karena hal tersebut sudah menjadi sebuah realitas politik di tengah-tengah masyarakat. Bahkan, politik identitas juga terjadi di negara-negara luar bukan saja di Indonesia. Namun, permintaan Presiden Jokowi itu agar menciptakan harmonisasi antar Parpol.

“Jadi sebenarnya politik identitas ini tidak bisa indirect, ini adalah sebuah realitas politik tapi pernyataan itu dalam rangka membangun harmonisasi di kalangan partai politik dalam rangka menghadapi Pemilu, sehingga kompetisinya itu adalah kompetisi yang rasional, itu poinnya,” ucapnya.

Dijelaskan akademisi Universitas Pattimura Ambon itu, dalam konteks politik setiap pemilihan umum, politik identitas merupakan sebuah realitas politik yang tidak bisa dihindari, karena bicara soal politik identitas ada keterlibatan etnis, suku, ras dan agama hingga Parpol maupun politisi bisa terjebak dalam kondisis tersebut.

“Memang kalau kita lihat secara politik misalnya, politik identitas ini adalah sesuatu realitas politik yang tidak bisa dihindarkan karena perilaku politik masyarakat di berbagai negara terutama di Indonesia itu masih sangat diwarnai oleh berbagai perilaku politik yang cenderung pada politik identitas,” jelasnya.

“Misalnya kalau kita bicara soal perilaku politik, ada berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku politik setiap individu, misalnya kita bicara pendekatan sosiologis. Kalau faktor ini kan kecenderungan individu dalam masyarakat atau kelompok masyarakat itu lebih cenderung menentukan pilihan politiknya dipengaruhi oleh faktor pengelompokan dalam masyarakat, misalnya soal etnis, suku, ras atau agama itu sebuah realitas politik yang kita tidak bisa hindari,” tambahnya.

Oleh sebab itu, jelang Pemilu dan Pilpres 2024 permintaan Presiden Jokowi ini sebagai warning bagi Parpol dalam menentukan sikap dan mengusung para kandidatnya, baik Capres, Caleg hingga Calkada itu mengutamakan kualitas agar Pemilu nanti berjalan aman dan sehat. 

“Jadi kalau peringatan Pak Jokowi memang itu sebagai pernyataan politik dalam rangka bagaimana membangun Pemilu ini secara demokratis, Pemilu yang transparan, Pemilu yang akuntabel, jujur dan adil itu yang diharapkan,” ungkapnya.

“Dalam proses kompetisi yang diharapkan adalah figur kandidat. Kalau kita bicara soal calon presiden, maka presiden yang diharapkan adalah seorang yang memiliki visi ke depan, artinya dia memiliki pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan pembangunan Indonesia ke depan,” tandasnya.[]