JawaPos.com-Asisten Bidang Perekonomian Pemprov DKI Jakarta Sri Haryati menyatakan bahwa terkait usulan dana hibah yang dianggarkan mencapai Rp 485 Miliar adalah sesuai surat permintaan yang masuk ke Pemprov DKI.

“Khusus usulan hibah, nanti kita tampilkan, adalah sesuai surat yang masuk ke pemprov,” katanya menanggapi pertanyaan Anggota Badan Anggaran Gilbert Simanjuntak, Jumat (11/11).

Namun begitu, Sri menyatakan sepakat bahwa perlu kembali diidentifikasi dari daftar dana hibah tersebut mana yang paling urgen untuk diberikan sesuai keadaan. Pasalnya, jika merujuk pada ketentuan yang berlaku, hibah diutamakan yang masuk dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

“Kecuali dalam kategori darsak, misal dalam rangka kesiapan pemilu, situasi keamanan kota, dan lain-lain, mungkin itu bisa jadi pertimbangan,” ucapnya.

Sebelumnya, Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta mempertanyakan besarnya dana hibah yang dianggarkan Pemprov DKI terhadap Polda Metro Jaya hingga Kodam Jaya. Dalam usulan anggaran yang dicantumkan dalam Rencana APBD 2023, dana hibah yang disiapkan mencapai hingga Rp 485 Miliar.

Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyebut bahwa dana tersebut tidak masuk akal karena sangat besar. Belum lagi, ia mengatakan bahwa pihak kepolisian dan anggota tentara sudah mendapatkan dana tersendiri dari pemerintah pusat.

“Kenapa begitu besar dana kita berikan kepada non-Pemprov DKI dalam hal ini polda, segala macam. Toh mereka dapat anggaran sendiri kok dari pusat. Dasarnya apa, buat apa? Kalau sebesar itu, buat apa?” ujarnya dalam rapat banggar, Jumat (11/11).

Gilbert menyatakan bahwa uang yang digunakan dalam APBD adalah uang dari hasil pajak rakyat. Oleh karena itu, seharusnya RAPBD yang dirancang juga seharusnya langsung bersinggungan dengan rakyat. “Mestinya dikembalikan pada sektor yang sangat membantu masyarakat. Hampir setengah triliun, Rp 485 miliar. Apa dasarnya? Rasanya tidak masuk akal,” ungkapnya. (*)

Editor : Dinarsa Kurniawan

Reporter : Tazkia Royyan Hikmatiar