Sebelumnya, Moeldoko juga menyebut, potensi radikalisme akan meningkat pada tahun politik 2023-2024. Moeldoko menyebut, adanya radikalisme itu akibat politik identitas.

"Situasi internal kita juga perlu aware bahwa dinamika pada tahun politik dan potensi radikalisme akibat politik identitas, survei BNPT pada tahun 2020 potensi radikalisme 14 persen itu data dalam kondisi dalam kondisi anomali saat pandemi," kata Moeldoko saat jumpa pers di Kantor KSP, Jakarta, Kamis (20/10).

"Tahun politik pada 2023-2024 kedepan ada kecenderungan akan meningkat," sambungnya.

Moeldoko mengatakan, adanya radikalisme di tahun politik mesti menjadi kesadaran bersama. Pemerintah juga tidak sembarangan melabeli seseorang adalah radikal. Sebab, Badan Nasional Indonesia Terorisme (BNPT) sudah punya kajian untuk menyatakan seseorang radikal atau tidak.

"Ini sebenarnya sebuah situasi untuk membangun awarness tentang radikalisme jadi ini perlu kita announce agar kita semua memiliki awarness, itu intinya lebih kesana, berikutnya stigma tentang radikalisme itu apakah buatan menurut versi pemerintah, apakah kenyataannya tidak seperti itu," ucapnya.

"Mungkin ini saya sarankan nanti untuk bertanya langsung kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT karena mereka memiliki standar seseorang itu dinyatakan masuk kelompok ini dan itu pasti ada standarnya, gak mungkin asal-asalan kan," pungkas Moeldoko.