Gresik (beritajatim.com) – Forum Anak Kabupaten Gresik mengusulkan 15 poin penting di kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Gresik tahun 2023.

Perwakilan Forum Anak Kabupaten Gresik, Sharim Dezhneva Denalis menuturkan, dari 15 poin yang diusulkan itu, salah satunya menyelenggarakan pendidikan luar sekolah sebagai alternatif mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan, dan mendapatkan ijazah bagi anak-anak putus sekolah.

“Selain poin di atas kami juga mengusulkan penyediaan infrastruktur bagi ramah anak-anak difabel termasuk transportasi rute aman, dan selamat sampai sekolah. Ruang bermain serta fasilitas publik lainnya,” tuturnya, Selasa (22/3/2022).

Disamping usulan dari forum anak, Musrenbang kali ini juga menitikberatkan pada penguatan sumber daya manusia yang unggul berkelanjutan dan berkebudayaan. “Langkah kita bersama adalah pembangunan Gresik yang utuh yaitu menghapuskan ketimpangan antar wilayah, mendorong pemerataan pembangunan dari perkotaan hingga pelosok pedesaan,” ujar Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani (Gus Yani).

Melalui tagline ‘Nawakarsa’ lanjut dia, Musrenbang yang digelar ini juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Gresik yang pada 2021 tumbuh sebesar 3,79 persen. Itu meningkat 7,47 persen dari tahun 2020 yang berada posisi menurun sebesar -3,68 persen.

“Pertumbuhan ekonomi Gresik sebesar 3,79 persen ini lebih tinggi di atas rata-rata nasional sebesar 3,69 persen dan rata-rata provinsi Jawa Timur sebesar 3,57 persen,” ungkapnya.

Ia menambahkan, ada beberapa isu strategis yang dihadapi di Kabupaten Gresik. Seperti kemiskinan, infrastruktur jalan, dan bencana banjir. “Infrastruktur jalan, dari total 512.164 Km jalan Kabupaten Gresik 51,6 persen dalam kondisi baik, lalu 24,20 rusak ringan, 22,3 persen kondisi sedang dan 1,8 persen rusak berat. Sedangkan masalah banjir, di Kabupaten Gresik terdata terdapat 42 titik banjir yang berdampak pada 63,1 kilometer jalan, 5.838 rumah warga dan 3.057 hektar sawah dan tambak,” imbuhnya.

Mengenai permalasahan banjir Kali Lamong, dikatakan Gus Yani, saat ini pihaknya sudah melakukan langkah-langkah dalam penanganannya. Dengan usaha normalisasi Kali Lamong, sejak 2021 dilaksanakan pembebasan lahan kurang lebih 6,3 kilometer dari dana APBD dan sekitar 4,15 kilometer dengan dana CSR.

“Tahun 2022 ditargetkan dilakukan pembebasan ±15,73 kilometer yang telah dianggarkan pada APBD, dan untuk tahun 2023 direncanakan pembebasan sepanjang ±12,5 kilometer dengan menggunakan dana APBD,” tandasnya. [dny/suf]