JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai, peresmian koalisi Partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hanya menunggu waktu.

Jika pun calon wakil presiden (cawapres) untuk Anies Baswedan kelak bukan berasal dari kader Demokrat dan PKS, menurut Bawono, kecil kemungkinan kedua partai meninggalkan rencana koalisi.

"Partai Demokrat dan PKS tidak akan lari dari rencana Koalisi Perubahan ini meskipun nanti kader mereka tidak menjadi cawapres Anies Baswedan," kata Bawono kepada Kompas.com, Kamis (10/11/2022).

Baca juga: Nasdem-Demokrat-PKS Batal Deklarasi Koalisi 10 November, PKS: Bukan Berarti Tanda Keretakan

Memang, kata Bawono, persoalan cawapres sangat mungkin menjadi ganjalan kerja sama ketiga partai.

Demokrat bersikukuh mengajukan ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai pendamping Anies. Sementara, PKS tak mau kalah dengan mendorong mantan Gubernur Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Ahmad Heryawan, sebagai calon RI-2.

Namun, menurut Bawono, persoalan ini bukannya tak punya jalan keluar. Nasdem, Demokrat, dan PKS bisa membuat kesepakatan politik.

Misalnya, jika cawapres Anies bukan berasal dari kader ketiga partai, konsekuensinya ialah pengaturan posisi-posisi strategis di pemilu atau pemerintahan mendatang untuk Nasdem, Demokrat, maupun PKS.

"Bisa saja titik temu lain misal ketua tim pemenangan dan juga posisi-posisi di kementerian kelak," ujar Bawono.

Baca juga: Koalisi Nasdem-PKS-Demokrat Batal Deklarasi 10 November, Bagaimana Langkah Anies Selanjutnya?

Bagi Demokrat dan PKS yang sudah dua periode berturut-turut menjadi oposisi, kata Bawono, kemenangan pada Pemilu 2024 sangat penting.

Kini, dengan mengandalkan nama besar Anies sebagai capres, kedua partai punya peluang untuk berkuasa jika koalisi yang mereka bangun bersama Nasdem memenangkan pertarungan.

Oleh karenanya, meski negosiasi masih alot, Bawono menduga, baik Demokrat maupun PKS tak punya jalan lain selain bekerja sama dengan Nasdem untuk mengusung Anies.

"Bagi Partai Demokrat dan PKS, berada dalam Koalisi Perubahan ini merupakan kesempatan terbesar bagi kedua partai politik tersebut untuk nanti masuk di dalam pemerintahan sebagai bagian dari partai berkuasa," kata dia.

Terkait batalnya rencana deklarasi koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS pada 10 November ini, Bawono menilai, itu hanya terkait waktu.

Sebagaimana diketahui, rencana Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS untuk mendeklarasikan koalisi pada 10 November 2022 batal. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, batalnya rencana ini karena kesibukan masing-masing elite partai.

Menurut Willy, deklarasi koalisi hanya terkendala persoalan teknis. Ia mengklaim, komitmen ketiga partai politik untuk bekerja sama pada pilpres mendatang semakin kuat.

“Setidak-tidaknya komitmen demi komitmen itu sudah semakin mengerucut, bagaimana kesepahaman tinggal dituangkan formal menjadi kesepakatan-kesepakatan bersama,” katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (7/11/2022).

Baca juga: Nasdem Yakin PKS Tetap Solid dalam Penjajakan Koalisi Perubahan

Adapun rencana koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS sudah terdengar sejak lama. Namun, ketiganya tak kunjung mendeklarasikan kerja sama.

Disinyalir, ketiga partai belum bersepakat soal cawapres. Demokrat ngotot mengajukan nama AHY, sedangkan PKS bersikukuh mencalonkan Ahmad Heryawan.

Sementara, Nasdem ingin cawapres untuk Anies Baswedan bukan berasal dari ketiga partai.