Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) buka suara buntut kasus dugaan korupsi proyek Base Transceiver Station (BTS) 4G. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menegaskan bahwa kasus itu adalah ranahnya Badan Layanan Umum (BLU) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti).

Seperti diketahui, Kejaksaan Agung melalui Tim Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada Senin (7/11/2022).

Baca Juga: Wujudkan Komitmen Dukung Inklusi Digital, Huawei Indonesia Teken MoU dengan Kemenkominfo

"Terkait BTS, ini bukan soal korupsi. Masa kita pastikan korupsi?" ujar Menkominfo Johnny usai melakukan groundbreaking Pusat Data Nasional (PDN) di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (9/11/2022).

Menurut Johnny, pembangunan dan pengoperasikan infrastruktur telekomunikasi di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal atau 3T itu dilakukan oleh Bakti. Namun, yang ikut terbawa namanya di publik adalah Kominfo.

Johnny menjelaskan, untuk kebutuhan pembiayaan pembangunan TIK, khususnya di wilayah 3T, dibutuhkan tambahan pendanaan atau pembiayaan. Kominfo, kata Johnny, membantu Bakti bersama Kementerian Keuangan untuk menyiapkan anggaran melalui APBN yang diserahkan dan dikelola oleh Bakti.

Ia berharap proses hukum tersebut berjalan dengan baik dan selesai. "Proses penyelidikan, penyidikan oleh aparat penegak hukum, dibutuhkan informasi ke Sekretariat Jenderal Kominfo, karena anggarannya disiapkan di situ. Ini data-data sudah diberikan pada saat 7 November lalu, sudah diserahkan kepada Kejagung," tutur dia.

Namun di sisi lain, Menkominfo juga berharap pembangunan infrastruktur telekomunikasi tetap harus berlanjut. Untuk diketahui, proyek BTS ini dilakukan Pemerintah lantaran ada 12.548 dari 83.218 desa/kelurahan belum dapat mengakses jaringan 4G.

Pemerintah lantas membangun tower BTS 4G di 7.904 desa/kelurahan. Pengerjaannya dibagi dalam lima paket wilayah dengan target selesai dalam dua tahun. Masing-masing paket wilayah digarap oleh konsorsium besar yang kontrak payungnya diteken awal tahun lalu.

Baca Juga: Keadaan Jateng Saat Ganjar Pranowo Sibuk Mengurus Pilpres 2024 Terungkap, Helmi Felis: Tidak Berperikemanusiaan!