Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi X DPR menilai pemerintah tidak memberi solusi dan justru lambat merespons polemik nasib guru honorer dan  guru yang sudah lulus prioritas 1 (P1) dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal itu menjadi sorotan selama Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Kelompok Kerja Guru (Bahasa Inggris Sekolah Dasar) Provinsi DKI Jakarta, Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta (FGPPNS), dan Forum Honorer PGRI Provinsi Jawa Timur dan Forum Honorer PGRI Keresidenan Besuki, Rabu (9/11/022).

"Masalah yang dihadapi oleh teman-teman itu memang belum ada solusi yang efektif untuk menyelesaikan. Cuma memang problemnya selalu apa yang disampaikan kami setelah reses yang disampaikan teman-teman ketika raker itu selalu kemudian ada banyak alasan yang diberikan oleh pemerintah untuk setidaknya tidak ada solusi sama sekali untuk menjawab apa yang teman-teman sampaikan," ungkap Anggota Komisi X DPR Muhamad Nur Purnamasidi.

-

-

Disebutkan, permasalahan bersumber pada peraturan yang tidak sinkron satu sama lain dan inkonsistensi kebijakan.

"Banyak kebijakan kita yang ahistoris. Intinya memang kita menghadapi inkonsistensi kebijakan dulu di awal disampaikan 1 juta. Dibantah, 'kami tidak pernah menyampaikan formasi 1 juta' bayangkan, statement awal sama statement selanjutnya berubah, jadi ada inkonsistensi," kata Muhamad.

Seperti diketahui, guru dan honorer yang terdiri dari Kelompok Kerja Guru (Bahasa Inggris Sekolah Dasar) Provinsi DKI Jakarta, Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta (FGPPNS), dan Forum Honorer PGRI Provinsi Jawa Timur dan Forum Honorer PGRI Kresidenan Besuki mendatangi Komisi X DPR RI untuk memperjuangkan nasib guru lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang hingga kini belum bekerja.

"Tidak semua 193.954 peserta prioritas 1 mendapatkan penempatan di tahun 2022," papar salah satu perwakilan, Fauzia Ulhaq.

Fauziah menilai ini karena tak ada sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Akibatnya, di Jawa Barat misalnya, 6.500 lebih guru menganggur terlunta-lunta.

[-]

(dce)