RM.id  Rakyat Merdeka - Asian Development Bank (ADB) bersama Pemerintah Indonesia meluncurkan ruang lingkup kajian untuk memetakan agar Ibu Kota Nusantara (IKN) bebas emisi karbon. Hal tersebut dirilis pada COP27.

Wakil Presiden ADB untuk Asia Timur, Asia Tenggara, dan Pasifik, Ahmed M Saeed mengatakan, ADB akan memberikan bantuan teknis dalam bentuk kajian IKN Nusantara.

Berita Terkait : Menteri Tito Minta ASN Netral Di Pemilu

“ADB gembira dapat membantu Otorita IKN dalam mengambil langkah tegas untuk memerangi perubahan iklim,” ujarnya dalam keterangannya, Rabu (9/11).

Ketua Otorita IKN, Bambang Susantono mengatakan, kajian ini untuk menjadikan IKN sebagai ibu kota nasional dengan hutan lestari yang pertama di dunia dan kota karbon netral yang pertama di Indonesia pada 2045.

Berita Terkait : Charta Politika: Ganjar Bisa Dongkrak Elektoral PDIP Di Pemilu 2024

“Kajian tersebut akan mengidentifikasi kegiatan penting dalam membantu Nusantara memenuhi komitmen nol emisi karbon, termasuk melindungi dan memulihkan lahan dan kawasan hutan di ibu kota baru,” ucap Bambang.

Otorita IKN juga akan memprioritaskan rehabilitasi dan perlindungan yang memiliki nilai konservasi besar, seperti koridor satwa liar dan koridor keanekaragaman hayati, serta zona tangkapan air.

Berita Terkait : Sekda Reny: ASN Bekasi Wajib Netral Di Pemilu 2024

Untuk daerah perkotaan, pembangunan Nusantara akan memprioritaskan material rendah karbon untuk konstruksi, memaksimalkan energi yang berasal dari sumber terbarukan, serta akses transportasi publik.

Bantuan teknis akan dikelola oleh ADB dan dibiayai oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (Australian Department of Foreign Affairs and Trade). Bantuan teknis tersebut diperkirakan akan selesai pada Juni 2023.