Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin blak-blakan menilai gaya kepemimpinan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta ugal-ugalan.

Kata dia, misalnya hal itu terlihat saat belum lama menjabat, Heru mencopot Dirut MRT Jakarta Mohamad Aprindy tanpa adanya penjelasan dan proses evaluasi.

“Saya melihatnya, secara kepemimpinan ugal-ugalan. Secara objektif, saya sebagai pengamat, sebagai akademisi melihatnya ugal-ugalan. Kenapa ugal-ugalan? Dirut MRT Jakarta, misalkan tanpa dievaluasi terlebih dahulu, tanpa dilihat kesalahannya dulu, belum lama Heru dilantik, lalu dicopot,” kata Ujang seperti melansir tempo.co.

Kepemimpinan Heru Budi, kata dia, dinilai ugal-ugalan, tidak terkonsep, dan tidak jelas karena untuk mengubah birokrasi dan mengganti pimpinan suatu organisasi memiliki prosedur.

“Birokrasi juga dirotasi. Ini menandakan bahwa kepemimpinannya ugal-ugalan, tidak terkonsep, tidak jelas. Semestinya, birokrasi, BUMD, itu kan dicek dulu, dinilai dulu, dilihat dulu, dievaluasi dulu secara menyeluruh apa kekurangannya, apa kelebihannya, untung atau rugi,” ujarnya.

Menurutnya, sikap Heru yang mengganti orang pilihan Anies Baswedan tersebut tidak seharusnya dimiliki seorang pemimpin. “Dari hasil evaluasi, bolehlah mengganti. Ini, kan ‘hajar’ aja karena mungkin bukan orang dia, orangnya Anies, Gubernur sebelumnya, makanya ‘disikat’, ‘dihabisi’. Ini yang tidak boleh,” kata dia.

Mestinya, Heru melanjutkan hal yang bagus, mengevaluasi hal-hal yang jelek yang ada pada kepemimpinan sebelumnya. “Mengevaluasi juga standarnya, ada parameternya, ada ukurannya,” ucapnya. “Mengganti orang, mengganti birokrasi maupun di BUMD, itu kan ada standarnya, ada ukuranya, ada parameternya dan harus dilihat bersama, dinilai bersama bukan atas sikap orang, like or dislike. Orang, kan harus ketahuan dulu kesalahannya apa, baru diganti.”

Ujang menilai Heru belum paham dengan isu dan persoalan Jakarta, meskipun sebelumnya ia pernah menjadi Wali Kota di DKI. Bila paham dengan isu dan persoalan Jakarta, Pj Gubernur DKI itu bisa bersikap objektif dalam meminpin dengan tidak asal menganti birokrasi maupun BUMD.

“Kalau memahami, tentu memimpinnya dengan hati bukan ‘menghabisi’ orangnya Anies. Saya mengkritik apa adanya karena memang harus dikritik, siapa pun,” kata Ujang.

Ujang menilai bahwa kepemimpinan Heru Budi di DKI bermuatan politik yang tentunya, hal itu menjadi persoalan yang harus dituntaskan. “Saya melihat, walaupun pernah jadi Wali Kota tapi pemahamannya terkait Jakarta ketika dipercaya, lebih kepada politis, lebih pada kelihatannya menyenangkan yang telah melantiknya. Ini yang menjadi persoalan,” ucapnya.

Foto: Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (Tribun)