INDOZONE.ID - Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menegaskan harus adanya standardisasi bagi sopir yang mengemudikan Transjakarta. Hal tersebut terkait banyaknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Transjakarta.

"Harus ada standardisasi pramudi yang sama untuk pengemudi Transjakarta dan operator," ujar Heru di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (8/11/2022).

Heru menerangkan, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) telah menyusun standar kompetensi kerja Transjakarta agar dapat menghindari kecelakaan lalu lintas.

"KNKT bantu Transjakarta (dalam) menyusun standar kompetensi kerja khusus," sambung mantan Wali Kota Jakarta Utara ini.

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mendorong agar Transjakarta menerapkan standar keselamatan yang telah dikeluarkan oleh KNKT.

"Ya memang itu harus diterapkan, kita dorong Transjakarta untuk menerapkan," ujar Heru.

Heru menyatakan, Transjakarta harus membangun pola pikir untuk menerapkan bahwa keselamatan itu nomor satu dalam melayani para penumpang.

“Artinya Transjakarta harus membangun pola pikir atau mindset untuk menerapkan safety first disetiap layanannya," sebut Heru.

Baca Juga: Dishub DKI Jakarta Akan Bikin Pelatihan bagi Pengemudi Bus Transjakarta

Perlu diketahui, sebelumnya Direktur Operasi dan Keselamatan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Yoga Adiwinarto menyebutkan, tingkat kecelakaan Transjakarta mengalami penurunan selama dua tahun.

Yoga mengatakan, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Transjakarta menunjukan penurunan pada tiga kuartal tahun 2022.

Tercatat accident rate (kecelakaan) pada 2018 adalah 1,67 persen, namun 2019 mengalami kenaikan menjadi 2,68 persen.

Baca Juga: Irjen Fadil Ingin CCTV Halte TransJakarta Terhubung dengan Command Center Polda Metro Jaya

Kemudian tahun 2020 tingkat kecelakaan mengalami penurunan menjadi 1,82 persen dan terus turun pada tahun 2021 menjadi 0,78 persen. Tahun 2022 juga angka kecelakaan mengalami penurunan kembali menjadi 0,51 persen.

"Hal itu berdasarkan accident rate per 100 ribu km sesuai PM (Peraturan Menteri) 85 tahun 2018 (tentang Sistem Managemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum)," ujar Yoga di Jakarta, Selasa (8/11/2022).