RM.id  Rakyat Merdeka - Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menilai Pilpres 2024 akan lebih nyaman ketika PDIP berada dalam satu barisan dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Menurutnya, politik Indonesia sangat cair, termasuk berkoalisi. Tidak bisa dikatakan hitam putih.

"Konteksnya bukan PDIP bergabung dengan KIB, tetapi ada titik kepentingan bersama kalau mereka berkoalisi. Kan, kalau PDIP bergabung, seolah-olah PDIP yang subordinat," kata Emrus di Jakarta, Selasa (8/11).

Menurutnya, setiap partai memiliki posisi sama. Peluang kerja sama antara partai anggota KIB dan PDIP juga sangat terbuka. Emrus memprediksi, PDIP akan menggandeng partai lain dalam Pilpres 2024.

"Kecil kemungkinan PDIP mengusung calon sendiri, sekalipun cukup. Pasti mereka ingin mewujudkan politik gotong royong dengan berkoalisi," tegasnya.

Emrus mengusulkan pembentukan poros koalisi antara Golkar, PAN, PPP, PDIP, dan PKS. Hal itu juga akan membendung adanya kemungkinan upaya pihak lain ketika hendak menggunakan politik identitas dan agama.

Selain itu, komposisi itu juga akan mendorong bangsa Indonesia ke arah politik yang berlandaskan program dan gagasan.

Berita Terkait : Pengamat: Mesin Politik Golkar Masih Belum Bekerja Penuh

"Kalau bangsa ini ingin kita bawa pada politik berbasis program pembangunan ekonomi, sejatinya koalisi PDIP, Golkar, PPP dan PKS berada di satu kesatuan," tandasnya.

Emrus juga menolak wacana yang menyatakan ketidakmungkinan PDIP dan PKS berada dalam satu koalisi. 

Menurutnya, ada tiga alasan PDIP bisa bersama PKS. Pertama, kedua partai berkoalisi di pilkada. Kedua, perpolitikan Indonesia sangat cair, tidak hitam-putih. Ketiga, PKS juga partai yang Bhinneka Tunggal Ika.

"Karena itu, tidak ada salahnya dicoba dulu. Satukan bangsa ini, jangan dikotak-kotakkan lagi," ungkapnya.

Emrus juga menyarankan agar Gerindra, NasDem, Demokrat, dan PKB juga membentuk poros koalisi. 

"Kalau ada dua koalisi ini, saya kira akan bagus sekali. Menurut hipotesis saya tidak muncul lagi politik identitas sempit," pungkasnya.

Berita Terkait : Pengamat: Koalisi Puan-Airlangga Tinggal Nunggu Waktu

Kepentingan Rakyat

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengingatkan elite partai politik mengusung sosok yang mencerminkan suara rakyat. Riuh rendah kontestasi jelang Pilpres 2024, bukan cuma semarak dengan sosok, namun juga mendengar aspirasi publik. 

“Parpol diharap tidak elitis atau pragmatis dalam proses pencalonan. Kembali dengan mekanisme yang tidak meninggalkan anggota partai dan suara publik dan konstituen mereka,” kata Titi, Selass (8/11).

Saat ini parpol maupun koalisi tengah gencar mencari calon atau bahkan sudah mendeklarasikan calon mereka. Namun merujuk UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilu, partai atau gabungan partai yang bisa mendaftarkan capres-cawapres harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional dari pemilu sebelumnya. 

Salah satunya, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, PPP dan PAN. Gabungan suara ketiga sudah cukup untuk mengajukan pasangan Capres dan Cawapres. Namun, sampai saat ini belum ditentukan capresnya. Menurut Titi, parpol didorong untuk mendeklarasikan calon mereka lebih cepat. 

“Kita bisa terus mendorong diskursus politik yang berbasis gagasan dan tidak tergesa, sehingga bisa diuji tawaran gagasan mereka oleh publik,” kata Titi. 

Berita Terkait : Penganten Dalam Politik Itu, 90 Persen Kawin Paksa…

KIB hadir dengan program kerja PATEN. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto adalah Menko Perekonomian dengan jam terbang tinggi dalam masalah ekonomi. 

Airlangga sering mendapat pujian dari Presiden Jokowi, namun kemarin tampaknya ‘giliran’ Ketum Gerindra Prabowo Subianto. 

‘Endorse’ Jokowi dan dinamika politik menjelang Pilpres dapat dimaknai apapun. Namun satu tujuannya, mendengar aspirasi rakyat dan membawa kepentingan publik.

Menurutnya, parpolmemiliki otoritas besar mengusung kontestan. Maka sangat penting untuk mengawal proses pencalonan pada Pilpres 2024 agar merefleksikan apa yang diminta masyarakat. 

“Parpol harus membawa suara dan kepentingan publik,” tandas Titi.■