Pemprov DKI Usulkan Rp700 Miliar untuk Normalisasi Kali Ciliwung
9 Nov 2022 : 14.18
Views 1
Medcom.id Jenis Media: News
Jakarta: Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengusulkan ratusan miliar rupihak dalam Rancangan APBD 2023 untuk normalisasi Kali Ciliwung. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk pembebasan lahan dalam program pengendalian banjir.
"Normalisasi Kali Ciliwung kurang lebih (anggarannya) Rp700 miliar," ujar Heru usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD DKI dengan agenda penyampaian Rancangan Perda APBD 2023 di Jakarta, Selasa.
Heru mengatakan pembebasan lahan dalam program normalisasi Sungai Ciliwung akan dilakukan di empat kelurahan. Nantinya, bagi warga yang terdampak program tersebut akan disediakan rumah susun (rusun) di Jakarta Selatan.
"Untuk rusunawa (anggaranya) Rp178 miliar," jelasnya.
Sementara itu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta akan mendata jumlah warga yang terdampak relokasi akibat normalisasi kali. Pasalnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal melanjutkan program normalisasi kali untuk mengembalikan lebar dan kedalaman kali di Ibu Kota.
Kepala DPRKP DKI Jakarta Sardjoko mengatakan pendataan dilakukan untuk mengetahui jumlah warga yang akan direlokasi ke rusun. Pendataan dilakukan bersama jajaran pemerintah kota setempat.
"Ya itu tugas kami dengan wali kota untuk mendata seberapa banyak warga yang berpotensial terdampak, dan kemudian kita petakan untuk rusun mana yang bisa menampung," tutur Sardjoko di Jakarta, Kamis, 27 Oktober 2022.
"Normalisasi Kali Ciliwung kurang lebih (anggarannya) Rp700 miliar," ujar Heru usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD DKI dengan agenda penyampaian Rancangan Perda APBD 2023 di Jakarta, Selasa.
Heru mengatakan pembebasan lahan dalam program normalisasi Sungai Ciliwung akan dilakukan di empat kelurahan. Nantinya, bagi warga yang terdampak program tersebut akan disediakan rumah susun (rusun) di Jakarta Selatan.
-?
- - - -"Untuk rusunawa (anggaranya) Rp178 miliar," jelasnya.
Sementara itu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta akan mendata jumlah warga yang terdampak relokasi akibat normalisasi kali. Pasalnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal melanjutkan program normalisasi kali untuk mengembalikan lebar dan kedalaman kali di Ibu Kota.
Kepala DPRKP DKI Jakarta Sardjoko mengatakan pendataan dilakukan untuk mengetahui jumlah warga yang akan direlokasi ke rusun. Pendataan dilakukan bersama jajaran pemerintah kota setempat.
"Ya itu tugas kami dengan wali kota untuk mendata seberapa banyak warga yang berpotensial terdampak, dan kemudian kita petakan untuk rusun mana yang bisa menampung," tutur Sardjoko di Jakarta, Kamis, 27 Oktober 2022.
(ADN)
Sentimen: positif (57.1%)