AKURAT.CO, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka mengambil langkah-langkah kebijakan dan kepastian keberlangsungan perusahaan dan perlindungan kepada pekerja.

Serta mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

"Pelaksanaan Perppu melalui terobosan-terobosan guna meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia," ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh saat membacakan kesimpulan rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan, Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/11/2022).

baca juga:

Selain itu Nihayatul menyampaikan, pihaknya juga mendorong Kemenaker untuk melakukan komunikasi dengan Apindo dan Kadin dalam rangka mengantisipasi dampak resesi Global tahun 2023.

Sekaligus, lanjut Nihayatul, mendesak Kemenaker untuk menambah jumlah pengawas ketenagakerjaan berdasarkan usulan formasi dari gubernur dan meningkatkan kinerja pengawasannya.

"Kami meminta Kadin dan Apindo untuk memberikan pertimbangan kepada pemerintah dengan menyampaikan data dan informasi yang konsisten terkait kebutuhan dan fakta di lapangan," katanya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah menyampaikan strategi dan kesiapan dalam menghadapi ancaman resesi global di 2023. dimana diprediksi dampaknya akan menyeret sektor ketenagakerjaan.

“Meskipun kita masih optimis, tapi tetap saja pemerintah perlu melakukan strategi dan perlu menyiapkan langkah menghadapi kondisi ekonomi,” sebutnya.

Ida menjelaskan strategi pertama adalah melakukan reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Hal itu dilakukan melalui transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) yang dimulai dengan reformasi kelembagaan, redesain substansi pelatihan orientasi SDM, relationship, rebranding dan revitalisasi.

"Tujuan utama mengubah bentuk dan fungsi Balai Latihan Vokasi agar mampu merespons ketenagakerjaan guna mencapai pembangunan ketenagakerjaan,” katanya.[]