JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menepis anggapan yang menyebut partainya berjarak dengan Presiden Joko Widodo imbas keputusan Nasdem mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Secara positioning, biasanya presiden itu posisi negarawan ya, presiden punya subjektivitas tuh manusiawi. Tapi dibilang, 'oh ini Nasdem berjarak,' tidak," kata Willy dalam wawancara khusus di program Gaspol! Kompas.com, Selasa (8/11/2022).

Willy pun meminta publik untuk melihat rekam jejak hubungan Nasdem dan Jokowi yang sudah terjalin sejak Jokowi mencalonkan diri sebagai presiden pada 2014 lalu.

Ia bercerita, Nasdem merupakan partai pertama yang diajak berkoalisi oleh PDI Perjuangan untuk mengusung Jokowi sebagai calon presiden 8 tahun silam.

Willy menyebutkan, ajakan itu langsung diterima oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tanpa pikir panjang.

"Kalau yang lain ada syarat A, sayarat B, syarat C, ini enggak mikir bos. Itu kan satu hal yang tidak hapus tadi kan rekam jejak," kata Willy.

Willy melanjutkan, Nasdem juga mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi agar dapat menjabat sebagai presiden selama 2 periode pada 2017, 2 tahun sebelum Pemilihan Presiden 2019.

"Jadi maju mundurnya Jokowi, juga maju mundurnya Nasdem, jangan dibolak balik. Bahwasanya ada gorengan, gorengan memang enak tapi kolesterol tinggi. Ada orang yang enggak senang, ya pastilah," kata Willy.

Baca juga: Koalisi Nasdem-PKS-Demokrat Batal Deklarasi 10 November, Bagaimana Langkah Anies Selanjutnya?

"Kita nih hidup harus membaca jejak rekam itu. Kalau kami sih wajar saja orang (bilang) mau di-reshuffle segala macam, Bung Karno kan pesannya seerhana, jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah," ujar dia.

Lebih lanjut, Willy juga membantah bila pencalonan Anies oleh Nasdem dianggap tidak etis oleh sejumlah pihak.

Ia mengingatkan, pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang, Jokowi sudah menjabat selama dua periode dan tidak dapat kembali mencalonkan.

Selain itu, ia juga menegaskan bahwa mencalonkan presiden dan wakil presiden adalah tanggung jawab partai politik yang diatur dalam konstitusi.

Baca juga: Soal Kemungkinan Reshuffle, Surya Paloh: Jokowi Memahami Arti Keberadaan Nasdem

"Ini sudah periode kedua bos, ini bukan periode pertama. Ini yang enggak punya akal sehat siapa, atau yang cari muka, ya cari mukanya sih kelebihan, terlalu maju. Artinya apa, konteksnya memang kami harus bersiap," kata Willy.

Sebelumnya, banyak pihak menilai hubungan antara Nasdem dan Jokowi akan merenggang setelah Nasdem mendeklarasikan dukungan kepada Anies.

Jokowi bahkan pernah berkata bahwa ia membuka peluang merombak susunan Kabinet Indonesia Maju setelah deklarasi Nasdem tersebut.

"Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan," kata Jokowi saat meninjau lokasi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung di Tegalluar, Jawa Barat, Kamis (13/10/2022).

Rangkulan Paloh, kikuknya Jokowi

Gelagat Jokowi beberapa waktu belakangan juga jadi sorotan. Di acara puncak peringatan HUT ke-58 Partai Golkar yang digelar pada Jumat (21/10/2022), Jokowi tak membalas rangkulan Paloh.

Dalam sebuah video yang viral di media sosial, tampak Paloh merangkulkan tangan kirinya ke punggung Jokowi.

Sementara, tangan kanannya menepuk-nepuk tangan kiri mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Namun, Jokowi terlihat tidak membalas rangkulan Paloh. Presiden hanya menepuk pundak kiri bos Media Group itu.

Dalam pidatonya di acara yang sama, Jokowi menyinggung soal deklarasi capres yang sembrono.

Kendati pernyataan itu ditujukan buat Golkar, publik berspekulasi bahwa Jokowi tengah menyindir Nasdem yang telah mendeklarasikan Anies sebagai capres.

"Saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden 2024," kata Jokowi di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (21/10/2022).