Hal itu terlihat saat Ahok menyebut hanya berada di posisi kelima dalam penentuan kebijakan di Pertamina, termasuk soal harga BBM. Dalam artian, Ahok ingin menyebut bahwa posisinya sebagai komut tidak punya kekuatan.

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, alasan jadi orang nomor lima soal kenaikan harga BBM bukan berarti Ahok jadi tidak sanggup mengubah aturan.

"Sebagai komisaris utama, dia bisa menolak menyetujui segala kebijakan korporasi yang strategis, termasuk menghindarkan kerugian Pertamina dari utang yang semakin besar," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (8/11).

Satyo melihat, Pertamina dari waktu ke waktu terus merugi, namun karyawan dan pimpinan perusahaan terus bertambah kaya.

Sebagai komut, Ahok harusnya membuat gebrakan untuk perseroan BUMN yang mestinya bisa menjadi kebanggaan bangsa Indonesia.

"Ahok bukan hanya tidak sanggup memberi kemerdekaan Pertamina dari utang, coba tanyakan pada dia mafia migas di lingkungan Pertamina mana saja sudah dia sikat? Dia terlalu banyak omong tanpa prestasi," tandasnya.