Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso meminta Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto dinonaktifkan sementara dari jabatannya imbas munculnya testimoni dari Ismail Bolong mengenai gratifikasi terkait tambang ilegal. IPW menilai pengusutan dua testimoni Ismail Bolong yang bertolak belakang itu perlu dilakukan agar tidak menjadi fitnah.

"Untuk suatu proses pemeriksaan yang akuntabel harus dinonaktifkan, supaya pemeriksaan berjalan dengan ajeg kalo memang tidak terbukti dikembalikan lagi," kata Sugeng kepada wartawan di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (8/11/2022).

IPW juga meminta Polri membentuk tim khusus untuk mendalami kasus tersebut. IPW menilai pernyataan Ismail Bolong masih ada sangkut pautnya dengan Ferdy Sambo dan Hendra Kurniawan yang sebelumnya berdinas di Propam Polri.

-

-

"Kami meminta Kapolri membentuk tim khusus mendalami terkait dua penyataan Ismail Bolong yang berbeda-beda. Kami yakin bahwa ketika Ismail Bolong membuat pernyataan memberikan dana perlindungan kepada tambang ilegal itu ada pemeriksaan dari Propam zamannya Ferdy Sambo yang di lakukan oleh Paminal waktu itu Brigjen Hendra yang sekarang sudah di PTDH," kata dia.

"Ada dokumen yang sebetulnya, Div Propam itu ada dokumen hasil pemeriksaan dan laporan Ferdy Sambo terkait kasus ini jadi ini harus didalami supaya tidak menjadi fitnah," imbuhnya.

Selain itu, Sugeng menambahkan pihaknya juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan dukungan politik kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam mengusut kasus ini.

"Pak Presiden menurut saya harus memberi perhatian. Kenapa? Mahfud sudah bicara bahwa kasus tentang tambang ini akan dibawa ke KPK, jadi tentang timsus ini ini harus mendapat dukungan politik dari Pak Jokowi," kata dia.

"Saya ingin menyampaikan Pak Jokowi harus memberikan dukungan politik sebagai pimpinan dari atasan dari Pak Kapolri untuk memberikan dukungan politik," sambungnya.

Menko Polhukam Mahfud Md sebelumnya ikut buka suara perihal Ismail Bolong yang mencabut testimoninya mengenai setoran uang miliaran rupiah ke Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto. Mahfud menyinggung perihal adanya isu perang bintang yang terus menyeruak.

Mahfud mengatakan, dalam isu perang bintang ini, para perwira tinggi Polri disebut saling membuka 'kartu' masing-masing. Karena itu, Mahfud meminta isu ini untuk diusut.

"Isu perang bintang terus menyeruak. Dalam perang ini para petinggi yang sudah berpangkat bintang saling buka kartu truf. Ini harus segera kita redam dengan mengukir akar masalahnya," kata Mahfud kepada wartawan, Minggu (6/11).

Mahfud mengatakan isu mafia tambang sejatinya bukanlah hal yang baru di Indonesia. Pada 2013, Abraham Samad, yang kala itu menjabat Ketua KPK, mengatakan, andai korupsi di bidang tambang bisa diberantas, Indonesia bisa terbebas dari utang.

"Aneh, ya. Tapi isu mafia tambang memang meluas dengan segala backing-backing nya. Dulu tahun 2013 waktu Abraham Samad jadi Ketua KPK, berdasar perhitungan Ahli disebutkan di Indonesia marak mafia tambang. Kata Samad waktu itu, jika korupsi bidang tambang saja bisa diberantas, maka Indonesia bukan hanya bebas utang tetapi bahkan setiap kepala orang Indonesia bisa mendapat sekitar Rp 20 juta tiap bulan," papar Mahfud.

detikcom sudah berupaya menghubungi Kabareskrim Komjen Agus Andrianto terkait testimoni Ismail Bolong. Namun, hingga kini Komjen Agus Andrianto belum merespons.