Jakarta, CNBC Indonesia - Kisruh perdagangan baru dikhawatirkan muncul antara Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat (AS). Setelah soal Airbus vs Boeing yang berujung di Organisasi Dagang Dunia (WTO), kini masalah lain datang.

Ini terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengurangan Inflasi yang akan berlaku di negeri Paman Sam. Bahkan, kelompok 27 negara itu mengatakan aturan baru tersebut melanggar hukum perdagangan internasional.

Pemberitaan pertama dimuat CNBC International Selasa (8/11/2022), melihat dokumen resmi. Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengurangan Inflasi akan berisi aturan pajak, kesehatan serta iklim yang mencakup rekor pengeluaran US$369 miliar untuk iklim dan energi.

-

-

Sebenarnya anggota parlemen AS sudah menyetujuinya pada Agustus lalu. Di AS, RUU akan menjadi UU setelah disetujui Senat dan Kongres, lalu ditandatangani presiden.

Meski demikian, ada satu hal yang membuat Eropa gusar. Dalam RUU itu terdapat aturan kredit pajak untuk mobil listrik yang dibuat di Amerika Utara dan mendukung rantai pasokan baterai AS.

Pejabat Eropa sebenarnya mengakui ambisi hijau AS dalam RUU itu. Tetapi UE mencatat setidaknya ada sembilan ketentuan kredit pajak yang dianggap "bermasalah".

"Kami telah membentuk satuan tugas untuk menangani masalah ini ... kami saat ini berkonsentrasi untuk menemukan solusi yang dinegosiasikan," kata Kepala Perdagangan UE Valdis Dombrovskis dikutip Selasa (5/11/2022).

"Mudah-mudahan, ada kemauan dari AS untuk mengatasi kekhawatiran yang kami alami di pihak UE," tambahnya.

Sebenarnya beberapa menteri keuangan Eropa sudah menggarisbawahi hal itu. Kebijakan ditakutkan menjadi diskriminatif ke produk negara lain.

"Kami khawatir tentang konsekuensi karena UU itu," kata Menteri Keuangan Jerman, Christian Lindner.

"Saat ini kita harus menganalisanya ... dengan konsekuensinya bagi industri kami. Dan kami harus memberi tahu pihak AS tentang kekhawatiran serius kami, saya tidak yakin mereka menyadari kekhawatiran seperti yang kita khawatirkan," tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan negara-negara memangkas perlu "sangat berhati-hati" soal kebijakan apa pun yang akan mereka ambil. Kebijakan tidak boleh diskriminatif dan tidak boleh mendukung barang-barang domestik.

"Beberapa negara merasa subsidi yang diberikan untuk kendaraan listrik mungkin diskriminatif terhadap produksi kendaraan listrik mereka sendiri," tegasnya.

Perlu diketahui di Januari 2018, AS sendiri pernah terlibat perang dagang dengan China. Itu juga karena AS memilih langkah proteksi intui memperbaiki neraca perdagangannya di masa Presiden Donald Trump.

[-]

-

Tiba-tiba Janet Yellen Telepon Wakil PM China, Ada Apa?
(sef/sef)