Forum Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) 2022, di Four Points Hotel by Sheraton, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin (7/11/2022).

Pemerintah Kota (Pemkot) akan memanfaatkan sebaik mungkin dana ini, khususnya pada pengembangan Lorong Wisata atau Longwis.

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Pemerintah pusat lewat Kementerian Keuangan (Kemenku) RI akan mengucurkan Dana Kelurahan pada 2023 mendatang.

Hal tersebut diungkapkan langsung Direktur Dana Transfer Umum Kemenkeu RI, Adriyanto, usai menggelar diskusi pada Forum Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) 2022, di Four Points Hotel by Sheraton, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin (7/11/2022).

Adriyanto mengatakan, total anggaran yang akan dikucurkan sebesar Rp1,7 triliun. Alokasi anggaran ini akan disebar di seluruh kota yang tersebar di Indonesia.

Baca Juga : Rakernis Apeksi dan MIF 2022, Danny Pomanto Fasilitasi Wali Kota Se-Indonesia Temu Investor

Masing-masing kelurahan mendapatkan dana Rp200 juta. Khusus Makassar ada 153 kelurahan sehingga total anggaran dana kelurahan sekitar Rp30 miliar.

"Kami bahas tadi pada forum Rakernis ini bersama seluruh wali kota. Kabar gembiranya tahun depan akan turun dana tersebut. Saya harap dana ini akan digunakan sebaik mungkin untuk kemajuan dan pemenuhan kebutuhan kelurahan,” ucapnya.

Mendengar hal tersebut, Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto (Danny), menyambut baik. Ia akan memanfaatkan sebaik mungkin dana tersebut, khususnya pada pengembangan Lorong Wisata atau Longwis.

Baca Juga : Walikota Bogor Bima Arya Sebut Danny Pomanto Sosok Pemimpin Kreatif

Menurutnya, Longwis merupakan salah satu konsep pertahanan Makassar untuk menekan inflasi dan memperbaiki food security ke depannya.

Danny menjelaskan, sebelumnya pada 2019- 2020 dana kelurahan yang turun dari pusat sebesar Rp366 juta per kelurahan.

Namun, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar berinisiatif menambahkan dana tersebut yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp100 juta per kelurahan. Total sekitar Rp500 Juta dana per kelurahan di Makassar.

Baca Juga : Rakernis APEKSI 2022 di Makassar Diikuti 64 Kota

Danny mencontohkan, alokasi anggaran dana kelurahan sudah dimanfaatkan untuk mendirikan kontainer dan pemasangan kamera pengawas.

"Kita sudah anggarkan dari dulu dana kelurahan. Di tahun 2019-2020 itu alokasi kita Rp366 juta per kelurahan. Tahun depan akan ditambah lagi Rp200 juta per kelurahan. Ini kita akan dimanfaatkan untuk Longwis sebagai pertahanan kita menghadapi resesi,” ungkapnya.

Sementara, Ketua Umum Apeksi, Bima Arya, mengungkapkan dana kelurahan ini sangat relevan pada saat seluruh kota bersiap menghadapi resesi.

Baca Juga : Danny Pomanto Undang Wali Kota Se-Indonesia Hadiri Puncak HUT Ke-415 Kota Makassar

“Pembahasan seluruh wali kota menyuarakan ini. Jadi, Dana Alokasi Umum (DAU) ini bukan hanya untuk sarana dan prasarana saja. Namun, untuk kebutuhan warga di kelurahan. Ini berita baik. Terima kasih buat Kementerian Keuangan,” tuturnya.