FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani menginstruksikan agar sisa APBN 2022 segera dihabiskan sebelum akhir tahun.

Menanggapi hal itu, Managing Director Political Economy and Policy Studies Anthony Budiawan mengatakan, perintah Sri Mulyani jelas menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mengelola keuangan negara.

“Surplus APBN begitu besar tapi PPN dan harga BBM dinaikkan dengan alasan APBN akan jebol, yang terbukti hanya isapan jempol alias pembohongan publik, dan kejahatan kepada rakyat?,” tuturnya dalam unggahannya, Senin, (7/11/2022).

Menurutnya, tingkat penyerapan APBN begitu rendah, inflasi pangan sangat tinggi.

Anthony Budiawan menyarankan pemerintah seharusnya membelanjakan APBN untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelompok bawah.

“Tapi ini malah sebaliknya, menaikkan PPN dan harga BBM. Kok bisa pemerintah begitu jahat terhadap rakyatnya?,” lanjutnya.

Dia juga menyindir Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu yang menyebut sisa belanja itu bisa menjadi dana tambahan atau cadangan pemerintah untuk APBN 2023.

“Apa tidak salah? Apa BKF tidak mengerti, bahwa APBN 2022 yang tidak terserap tidak bisa digunakan untuk APBN 2023? Penyesatan informasi?,” tandas Anthony Budiawan. (selfi/fajar)