Orang-orang menonton layar televisi yang menunjukkan file gambar peluncuran rudal Korea Utara selama program berita di Stasiun Kereta Api Seoul di Seoul, Rabu (2/11/2022). (AP Photo/Ahn Young-joon)

Krjogja.com - JAKARTA - Amerika Serikat menuduh Rusia dan China pada Jumat (4 November) memberikan "perlindungan menyeluruh" kepada Korea Utara dari tindakan Dewan Keamanan PBB lebih lanjut dan mengatakan pasangan itu telah "membungkuk ke belakang" untuk membenarkan peluncuran rudal balistik Pyongyang.

Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Albania, Irlandia, dan Norwegia meminta Dewan Keamanan bertemu pada Jumat setelah Pyongyang menembakkan beberapa rudal, termasuk kemungkinan rudal balistik antarbenua yang gagal.

"Anda tidak bisa meninggalkan tanggung jawab Dewan Keamanan karena DPRK mungkin menjual senjata kepada Anda untuk memicu perang agresi Anda di Ukraina, atau karena Anda pikir mereka membuat penyangga regional yang baik untuk Amerika Serikat," ungkap Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, kepada dewan itu, merujuk pada Rusia dan Tiongkok.

Rusia dan China tidak mungkin menyetujui tindakan dewan apa pun atas peluncuran rudal terbaru Korea Utara, kata para diplomat, seperti dikutip dari Channel News Asia, Sabtu (5/11/2022).

"Dewan harus memainkan peran konstruktif daripada selalu menekankan pada tekanan," kata Duta Besar PBB China Zhang Jun. "Dalam keadaan saat ini, dewan secara khusus harus berusaha untuk mengurangi konfrontasi, meredakan ketegangan, dan mempromosikan penyelesaian politik."

PBB Kutuk Peluncuran Rudal Korea Utara

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sebelumnya pada hari Jumat mengutuk peluncuran rudal Korea Utara baru-baru ini dan mendesak Pyongyang untuk "segera berhenti mengambil tindakan provokatif lebih lanjut".

PBB mendesak mengambil langkah-langkah segera untuk melanjutkan pembicaraan yang ditujukan pada denuklirisasi Semenanjung Korea.

Korea Utara telah lama dilarang melakukan uji coba nuklir dan peluncuran rudal balistik oleh Dewan Keamanan, yang telah memperkuat sanksi terhadap Pyongyang selama bertahun-tahun untuk mencoba dan memotong pendanaan untuk program-program tersebut. (*)