PENAJAM - Pemerintah melakukan desain Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam, Kalimantan Timur, agar terhindar dari banjir selama 100 tahun dengan cara membangun sejumlah kolam retensi dan bendungan.

"Memang tidak ada jaminan tidak akan ada banjir tapi dengan perhitungan hidrologi dan desain yang andal maka tidak akan terjadi banjir di IKN dalam 100 tahun mendatang," kata Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda Harya Muldianto dalam temu media nasional di Banjarmasin, akhir pekan kemarin.

Menurut dia, kolam retensi yang dibangun adalah SG-3, kolam retensi TR-01, dan kolam retensi TR-7 yang ketiganya bisa mereduksi banjir dan menunjang penerapan Zero Delta Q. "Penyebab banjir selama ini di wilayah IKN antara lain curah hujan tinggi, pengaruh pasang surut air laut, bottleneck pada gorong-gorong jembatan dan jalan provinsi, serta kondisi topografi cenderung datar," katanya.

Ia mengatakan, teridentifikasi kejadian banjir tahunan (2-3 kali) pada lima sungai di Kecamatan Sepaku yang berdampak pada pemukiman serta jalan protokol Sepaku. Kegiatan mengendalikan banjir, kata dia, sampai 2024 berupa penurapan dan normalisasi sungai sepanjang 25 kilometer, serta memperlancar bottleneck di setidaknya di lima titik.

Baca Juga :

"Pengendalian banjir juga dilakukan dengan cara peninggian tanggul sungai, serta membuat bendungan," katanya.

Kegiatan dilanjutkan program jangka panjang 2024-2045 dengan membangun tampungan retensi banjir sesuai rencana induk pengendalian banji daerah aliran Sungai Sanggai.

Kementerian PUPR optimistis segala upaya mengendalikan banjir di IKN akan berhasil dengan terus melakukan berbagai pembangunan infrastruktur, seperti bendungan. Salah satunya adalah pembangunan Bendungan Sepaku Semoi, di Kabupaten Penajam Paser Utara yang bakalan memiliki luas genangan sekitar 280 hektare, dengan tinggi 25 meter dari fondasi, panjang 450 meter.

Manfaat dari bendungan itu antara lain dapat mereduksi banjir hingga 55,26 persen, menciptakan air baku 2.500 liter per detik, hingga bisa menjadi potensi wisata.

Areal Hijau Makro

Nantinya, konsep pembangunan IKN sebesar 65 persen atau 4.322 hektare dari total areal Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang luasnya 6.671 hektare ditetapkan menjadi area hijau makro. "Konsep pembangunan IKN adalah tetap melestarikan hutan dan hewan yang selama ini ada di situ sehingga tetap hijau," kata Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim, Junaidi dalam temu media nasional di Balikpapan, Sabtu.

Baca Juga :

Dikatakan, sementara 26 persen atau 1.760 hektare akan dibangun area pembangunan yang terdiri dari campuran 2,3 persen, fasilitas hankamtibmas 1,8 persen, fasilitas khusus 1,2 persen, hunian 12,6 persen, pemerintahan 5,7 persen, perkantoran dan jasa 1,3 persen, serta sarana dan prasarana 1,5 persen.

Redaktur : Sriyono