Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mau tindakan koruptif di sektor pertambangan terjadi. Seluruh pihak diminta memasang mata dengan ketat agar tidak ada permainan kotor di sektor pertambangan.
 
"Harus menjadi perhatian dan diperlukan upaya bersama dalam pemberantasan korupsi di sektor perizinan dan pertambangan," kata Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Didik Agung Widjanarko melalui keterangan tertulis yang dikutip pada Senin, 7 November 2022.
 
Didik mengatakan sektor pertambangan menjanjikan adanya keuntungan yang besar. Sehingga, kata dia, banyak pihak memanfaatkan peluang korupsi untuk meraup keuntungan pribadi yang lebih banyak.

-?

- - - -
KPK sudah membuat kajian yang mencatatkan beberapa modus korupsi dalam sektor pertambangan. Salah satunya yakni minimnya transparansi saat pengurusan perizinan usaha pertambangan. Lalu, banyak proses berbelit yang padahal bersifat formalitas belaka.
 
Modus korupsi juga kerap terjadi karena sektor pertambangan biasa menjadi sumber dana politik. Lalu, tumpang tindih dalam proses perizinan juga dinilai bisa membuka celah korupsi di sektor pertambangan.
 
"Konflik lahan antara perusahaan dan masyarakat, suap atau gratifikasi atau pemerasan dalam pemrosesan perizinan, ketidakpastian peraturan dan kebijakan juga telah menghambat perwujduan potensi pertambangan untuk berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi," ujar Didik.
 
 
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK Ely Kusumastuti menyebut masalah tumpang tindih proses perizinan membuat ketidakefisienan pengelolaan sektor pertambangan. KPK berharap ada tim khusus yang dibuat antarlembaga untuk mencegah korupsi di sektor pertambangan.
 
"Kami di Korsup KPK menganggap hal ini (tumpang tindih perizinan) adalah hal yang luar biasa. Satgas ini dibentuk untuk berkoordinasi dan evaluasi tata kelola dan perizinan sektor pertambangan," ucap Ely.
 

(END)