TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menanggapi kabar soal Pulau Pasir di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diklaim Australia. Dia mengaku sudah memverifikasi kabar tersebut, tapi klaim atas wilayah teritori itu bukan ranah kementeriannya.

“Ranah klaim atas wilayah teritori itu ada di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu),” ujar dia dalam acara The Weekly Brief with Sandi Uno pada Senin, 24 Oktober 2022.

Namun, Sandiaga menambahkan, pihaknya sedang berkoordinasi dengan Kemenlu. “Karena tentunya setiap jengkal Tanah Air Indonesia itu harus dipertahankan. Apalagi kalau itu destinasi wisata yang bisa mendatangkan peluang kesejahteraan bagi masyarakat," tutur dia.

Baca: Ramai Pasal Pidana Check In Hotel dalam RKUHP, Pelaku Industri Lobi Sandiaga

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan yang menyelesaikan masalah teritori itu tentunya nanti ada pihak yang berwajib. “Kami mengimbau bahwa setiap potensi wisata dan ekonomi kreatif yang dimiliki harus sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia,” kata dia.

Selain itu, Sandiaga juga menginginkan untuk narasi-narasi positif terus tampil karena pariwisata Indonesia mulai bangkit lagi. “Membangkitkan semangat, membuka peluang usaha, dan menggerakkan penciptaan lapangan kerja."

Sebelumnya, Pemegang Mandat Hak Ulayat Masyarakat Adat Laut Timor Ferdi Tanoni mengancam melayangkan gugatan kepemilikan Pulau Pasir oleh Australia ke Pengadilan Commonwealth Australia di Canberra.

"Kalau Australia tidak mau keluar dari gugusan Pulau Pasir,  kami terpaksa membawa kasus tentang hak masyarakat adat kami ke Pengadilan Commonwealth Australia di Canberra," ujar Ferdi dikutip dari Antara, Selasa, 25 Oktober 2022.

Selanjutnya: Meski terus didesak keluar dari Pulau Pasir, pemerintah Australia terkesan acuh tak acuh.