Reporter: Afdal Namakule|

Editor: Afdal Namakule|

Senin 07-11-2022,06:38 WIB

Kabareskrim Komjen Agus dan Ismail Bolong. --

JAKARTA, FIN.CO.ID- Nama Kabareskim Polri Komjen Pol Agus Andrianto terseret dalam testimoni seseorang bernama Ismail Bolong.

Ismail Bolong mengaku telah menyetor uang sebesar Rp6 miliar kepada Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto terkait penambangan batu bara ilegal. Pengakuan itu viral di media sosial.

Menko Polhukam Mahfud Md ikut tanggapi pengakuan Ismail Bolong tersebut.

Mahfud menilai, ada isu perang bintang di tubuh Polri. Dia mengatakan, perang bintang ini nampak dari para perwira tinggi Polri membuka 'kartu'. 

"Isu perang bintang terus menyeruak. Dalam perang ini para petinggi yang sudah berpangkat bintang saling buka kartu truf. Ini harus segera kita redam dengan mengukir akar masalahnya," kata Mahfud kepada wartawan, Ahad 8 November 2022.

BACA JUGA:Kapolri Ankum Ferdy Sambo, Mantan Kabareskrim Susno Duadji: Kecil Peluang Bandingnya Dikabulkan

BACA JUGA:Status Hukum Fahmi Alamsyah Nggak Jelas, Mantan Kabareskrim Ito Sumardi: Seharusnya Jadi Tersangka Turut Serta

Menurut Mahfud MD, isu mafia tambang bukan hal yang baru. Isu ini pernah juga terjadi di tahun 2013 saat KPK dipimpin oleh Abraham Samad. 

"Aneh, ya. Tapi isu mafia tambang memang meluas dengan segala backing-backing nya. Dulu tahun 2013 waktu Abraham Samad jadi Ketua KPK, berdasar perhitungan Ahli disebutkan di Indonesia marak mafia tamban," kata Mahfud MD. 

Menko Mahfud mengatakan, waktu itu Abraham Samad mengklaim bahwa jika korupsi bidang tambang saja bisa diberantas, maka Indonesia bukan hanya bebas utang tetapi bahkan setiap kepala orang Indonesia bisa mendapat sekitar Rp 20 juta tiap bulan. 

Mahfud mengaku saat ini laporan mengenai mafia tambang banyak yang masuk ke Kemenko Polhukam. Dia pun memastikan akan berkoordinasi dengan KPK untuk mengusut hal itu.

BACA JUGA:Mahfud MD: Boleh Identitas Politik, Tapi Jangan Politik Identitas

BACA JUGA:Mahfud MD Blak-blakan Soal Wanita Bercadar Penerobos Istana Negara: Bukti Radikal Masih Ada

"Sekarang isu-isu dan laporan tentang ini masih banyak yang masuk juga ke kantor saya. Nanti saya akan kordinasi dengan KPK untuk membuka file tentang modus korupsi dan mafia di pertimbangan, perikanan, kehutanan, pangan, dan lain-lain," kata dia.

Sumber: