AKURAT.CO Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mendorong setiap Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki sistem deteksi dini bencana.

Hal itu ia sampaikan kepada Walikota Bogor dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam acara Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi VIII DPR RI di Bogor, Jawa Barat.

“Saya ingin memastikan bahwa setiap bencana, ada sistem deteksi nya. Dan Bogor sebagai Kota Hujan harusnya sudah memiliki sistem teknologi yang mendeteksi potensi-potensi bencana. Termasuk juga soal tata ruangnya. Ini yang paling penting,” kata Ace dalam keterangan tertulis yang diterima oleh AKURAT.CO, Sabtu (5/11/2022)

Menurut Ace, saat ini jumlah sistem deteksi dini bencana yang dimiliki Kota Bogor diketahui belum memadai. Oleh karena itu, ia meminta agar alat deteksi dini dapat dipasang secara merata di seluruh titik-titik rawan.

“Supaya deteksi dininya bisa segera dipasang di semua tempat. Lebih penting melakukan deteksi itu,” sambung Ace.

Meskipun tujuan utama Komisi VIII DPR adalah kunjungan kerja dalam rangka pengawasan terhadap kesiapsiagaan Kota Bogor dalam menghadapi potensi bencana. 

Namun, Ace menegaskan bahwa penanganan bencana bukan urusan atau kepentingan politik, tetapi urusan kemanusiaan. Hal ini merupakan amanat konstitusi.

"Saya ingin menyampaikan, soal penanggulangan bencana ini bukan urusan politik, tapi urusan kemanusiaan. Ini harus kita pahami sebagai tugas kemanusiaan dan tugas utama konstitusi negara yaitu melindungi segenap rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,” ujar Ketua DPD Golkar Jabar itu.

Selain itu, Ace juga menyampaikan pentingnya mendorong kesiapsiagaan bencana dan peran serta masyarakat dalam menghadapi bencana.

“Saya kemarin dari Bandung Barat. Menghadiri simulasi deteksi dini dari bencana longsor. Mendorong partisipasi masyarakat untuk menghadapi kesiapsiagaan bencana tentu menjadi kunci dari kita dalam menghadapi bencana,” terangnya.  

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya menyampaikan bahwa salah satu tantangan penanggulangan bencana di Kota Bogor adalah minimnya personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). 

“BPBD itu kan personelnya terbatas untuk melakukan perhitungan, kalkulasi perencanaan," ungkap Bima Arya.

Mengenai hal tersebut, ia berharap bahwa semua instansi pemerintahan di Kota Bogor dapat berkolaborasi dalam menghadapi potensi bencana. “Yang pasti kita juga berkolaborasi dengan semua. Teman-teman kepolisian untuk melakukan pengamanan di masa-masa sekarang yang masih darurat. Menurut teman-teman BMKG sampai bulan Januari,” pungkasnya. []