Solo, Gatra.com – Isu kebangsaan dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menjadi salah satu pembahasan dalam Muktamar Muhammadiyah dan Aisyiyah ke-48 mendatang. Pembahasan tema ini diperlukan untuk menjaga situasi politik tetap kondusif.

Hal ini disampaikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti saat ditemui, Jumat (4/11). Ia menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak berpolitik. Namun bukan berarti pihaknya abai karena secara tidak langsung terdampak oleh hasil dari dinamika politik.

”Kita tahu persis bahwa Muhammadiyah memang tidak berpolitik, tetapi tidak lepas dari dinamika politik nasional yang terjadi. Kita tahu persis bahwa sejak Reformasi 98, berbagai persoalan kebangsaan masih didominasi dan terpengaruh dinamika politik,” katanya.

Ia menjelaskan alasan isu ini jadi salah satu pembahasan karena Muhammadiyah dapat mengantisipasi dampak selama dan seusai Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden (pilpres).

”Untuk itu perlu mengantisipasi berbagai persoalan yang muncul dalam suksesi kepemimpinan 2024. Ini berdasarkan pengalaman pemilu yang sebelumnya,” katanya.

Dengan pembahasan soal pemilu di muktamar, Muhammadiyah berharap keadaan politik bisa berlangsung kondusif.

”Kami tentu saja memiliki pemikiran-pemikiran yang resmi kita sampaikan sebagai bagian dari kontribusi Muhammadiyah,” katanya.

Ia berharap pembahasan Muktamar Muhammadiyah ini bisa membantu agar tidak terjadi polarisasi politik. Di samping itu, keputusan-keputusan yang diambil dalam muktamar bisa diharapkan bisa mempersatukan umat.

”Tentu kami juga berharap tidak terjadi ketegangan-ketegangan politik yang berpotensi memecah-belah persatuan umat,” katanya.