Tahun ini di 59 negara hadir sebagai peserta pameran alutsista ini dan 31 negara hadir sebagai delegasi. Selain itu, Menteri pertahanan, wakil menteri pertahanan, dan panglima-panglima pasukan pertahanan dari luar negeri adalah sebanyak 21 pejabat.

Pengamat intelijen, pertahanan dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro mengatakan Indo Defence 2022 juga menunjukkan komitmen terhadap implementasi Revolution in Military Affairs.

Pria yang karib disapa Simon ini mengatakan, Indonesia cukup menonjol di kawasan Asia Tenggara dalam pengembangan industri militernya.

"Indo Defence Expo dapat dimaknai sebagai gelaran militer non pasukan, sejauh mana kekuatan persenjataan kita dalam menghadapi perang,” demikia kata Simon kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (4/11).

Menurut Simon, diplomasi militer bagi Indonesia saat ini sangatlah penting. Apalagi, baru-baru ini, ketegangan antara China versus Taiwan- Amerika Serikat memperlihatkan unjuk kekuatan militer oleh China.

Contoh lain, antara Korea Utara versus Korea Selatan-Amerika Serikat-Jepang juga sempat saling balas serangan militer. Bukan hanya itu, analisa Simon, intensitas koalisi militer AUKUS terjadi di kawasan Asia Pasifik.

"Situasi ini cukup memberikan konteks yang kuat bagi Kementerian Pertahanan dan TNI untuk juga gelar kekuatan, salah satunya melalui Indo Defence 2022," jelas Simon.

Pandangan Simon, industri pertahanan Indonesia berkembang cukup pesat semenjak disahkannya UU 162012 tentang Industri Pertahanan. Sebab, sejak 2015 sampai tahun2018, pemerintah telah menetapkan 70 industri pertahanan baru. Detailnya, mengacu data Bappenas, total industri pertahanan yang ada sekarang sebanyak 102 perusahaan yang teregistrasi di Kementerian Pertahanan, baik BUMN mapun swasta.

Dalam pandangan Simon, keberadaan industri pertahanan ini secara makro juga berkontribusi terhadap ekonomi nasional.

“Setidaknya lapangan kerja baru tercipta dari industri pertahanan, ini akan semakin menguat jika pemerintah juga mengembangkan industri rantai pasok untuk alutsista yang diproduksi oleh perusahaan industri pertahanan dalam negeri,” kata Simon.

Simon melihat kontribusi positif industri pertahanan, umlah karyawan tetap lima industri pertahanan yang tergabung dalam Defend ID diperkirakan sekitar 10.000 orang.

Beberapa industri itu seperti PT Dirgantara Indonesia dan PT Pindad telah menyerap lebih banyak tenaga kerja daripada firma lainnya di dalam holding.

Di sisi lain, ungkap Simon jumlah karyawan nonpermanen di BUMN industri pertahanan bervariasi dan tergantung pada kondisi bisnis masing-masing perseroan.

Namun demikian, Simon mengingatkan pemerintah untuk tetap memperhatikan tiga hal: pertama, terkait penguasaan teknologi militer yang perlu ditingkatkan. Kedua, penguatan rantai pasok industri pertahanan yang melibatkan UMKM sehingga dampak ekonominya bisa lebih meluas. Ketiga, melindungi industri pertahanan secara hukum, utamanya terkait hak paten teknologi.

“Penguatan industri pertahanan haruslah seimbang antara pemenuhan kebutuhan alustsista yang canggih, politik diplomasi, dan ekonomi kerakyatan,” kata Simon.

Lebih lanjut Simon berharap bahwa Indo Defence 2022 semakin memperteguh kebijakan Revolution in Military Affairs yang telah dimulai sejak Reformasi.