AKURAT.CO, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai ketidaksiapan PKS mendeklarasikan koalisi bersama Partai NasDem dan Partai Demokrat disinyalir karena belum adanya kesepakatan.

"Ya mungkin ada yang belum deal. Bagaimana gitu kan kalau seandainya PKS berkoalisi, PKS dapat apa kalau misalkan Cawapres bukan dari PKS," kata Ujang saat dihubungi AKURAT.CO, Jumat (4/11/2022).

"Tapi pemberian itu banyak, dalam kekuatan finansial, jabatan ketika menang," sambungnya.

Selain itu, Ujang menduga PKS menunggu Partai NasDem untuk merayu atau membujuk PKS agar 10 November 2022 dilaksanakan deklarasi Koalisi Perubahan. Sehingga, terjadilah tarik ulur.

"Tarik ulur ya. Hal yang biasa dalam politik itu suatu kepentingan. Karena PKS belum deal kelihatannya belum ada kesepakatan terkait dengan pasangan Cawapres tadi," jelasnya. 

Ujang menyebut, tarik ulur bisa saja terjadi hingga terjadinya kesepakatan sampai tuntas. 

"Sampe siapa mendapat apa, dan bagaimana. NasDem Capresnya Anies dan AHY Cawapresnya maka PKS mendapat apa. Kalau Cawapresnya dari PKS. Jadi ini soal kepentingan saja soal jual mahal untuk berkoalisi," pungkasnya.

Seperti diketahui, PKS secara tegas menolak deklarasi koalisi yang akan mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon Presiden (Capres) 2024.

Hingga saat ini, PKS sedang memperjuangkan sebagaimana amanah musyawarah majelis syuro untuk mengajukan salah satu kader terbaiknya. Adapun nama yang dimaksud yakni Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heryawan.

"Kader terbaik kami (PKS) Aher (Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heryawan)," ucap Juru Bicara PKS Muhammad Kholid kepada wartawan, Jakarta, Kamis (3/11/2022). []